Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila JURNAL CENDEKIA HUKUM KERTHA WICAKSANA Jurnal Pembangunan Nagari Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Konstitusi DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Helmi Chandra SY
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TANPA TANDA TANGAN PRESIDEN SY, HELMI CHANDRA
Pelita Bangsa Pelestari Pancasila Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Pelita Bangsa Pelestari Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu: Pertama, bagaimanakah pengundangan undang-undang tanpa tanda tangan presiden. Kedua, apakah latar belakang presiden tidak menandatangani Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ketiga, bagaimanakah akibat hukum dari tindakan presiden yang tidak menandatangani Undang-Undang Penyiaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis, historis dan konseptual, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa pengundangan undang-undang tanpa tanda tangan presiden yaitu diberikan kalimat pengesahan yang berbunyi: “Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Alasan yang menjadi latar belakang sehingga presiden tidak menandatangani Undang-Undang Penyiaran yaitu: (1) adanya materi yang tidak disetujui oleh presiden, dan (2) adanya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Undang-undang yang lahir tanpa tanda tangan presiden menimbulkan akibat hukum di antaranya yaitu: (a) sebelum undang-undang berlaku telah terjadi permohonan judicial review, dan (b) undang-undang dapat dibatalkan.
ELECTION LAW ENFORCEMENT MODEL BY BAWASLU IN SIMULTANEOUS ELECTION IN WEST SUMATRA PROVINCE Helmi Chandra SY; Nurbeti Nurbeti; Resma Bintani Gustaliza
Jurnal Cendekia Hukum Vol 7, No 2 (2022): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i2.468

Abstract

Bawaslu has one function, namely to supervise and prevent violations in elections. The existence of Bawaslu has an important meaning in avoiding the occurrence of election violations through efforts to enforce election law. This research uses sociological juridical research method, which is done by studying primary data and secondary data. The primary data referred to is obtained directly from the field by conducting interviews with informants who are related to the discussion. From the research conducted, it can be understood that the model of law enforcement by Bawaslu in simultaneous elections in West Sumatra Province is carried out through the settlement of administrative violations, the settlement of violations of the code of ethics, and the settlement of election crimes. Meanwhile, the application of the ideal model of electoral law enforcement is carried out by the method of preventing violations and taking action against violations and disputes in the election process.
Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas dalam Pemilu oleh KPU di Sumatera Barat Nurbeti; Helmi Chandra SY
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.130-137

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Berdasarkan data potensial pemilih pemilu (DP4) bulan desember tahun 2018 bahwa penyandang disabilitas di Sumatera Barat sebanyak 9.172 jiwa. Besarnya jumlah disailitas dapat memberikan peluang akan kecurangan dalam pemilihan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan hak pilih bagi disabilitas khususnya di provinsi Sumatera Barat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sumatera Barat dilakukan dengan melakukan pendataan, sosialisasi dan memberikan akses. Kendala dalam pemenuhan hak pilih yaitu paradigma keluarga, paradigma petugas dan minimnya data disabilitas.
Pengaruh Keterwakilan Perempuan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Helmi Chandra; Hendriko Arizal
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.1.2022.21-34

Abstract

In West Sumatra in the 2019 Election, the West Sumatra Provincial DPRD has experienced a decline. The weak position of women in the legislative body will certainly make it difficult for women to fight for women's rights and not produce regional regulations that are discriminatory against women. It is hoped that women's activities in the policy-making process will be able to produce a number of changes in each policy. However, the tendency is that there is still a lack of women's DPRDs to exercise their right of initiative in drafting regional regulations, placement of positions that are not strategic and the existence of resistance hindering the role of women DPRD members to be able to form regional regulations.
Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office After Constitutional Court Decision Chandra SY, Helmi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v12i1.1105

Abstract

Provisions regarding the tenure of the Village Head have been regulated in Article 39 of the Village Law which explains that the Village Head holds office for 6 (six) years. However, this provision was rejected by the Village Head and requested that the village head's term of office, which was originally 6 (six) years, be extended to 9 (nine) years. Even though there is a Constitutional Court decision Number 42/PUU-XIX/2021 which provides a constitutional interpretation in limiting the term of office for Village Heads. This type of research is legal research using statutory approach methods and conceptual approach methods. The results showed that the design for limiting the term of office for the Village Head in the Constitutional Court decision Number 42/PUU-XIX/2021 was carried out based on democratic principles and the spirit of limitation desired by the 1945 Constitution by following the example of the position of President and Regional Head. The impact of Limiting the Term of Office of the Village Head after the Constitutional Court Decision is to provide a Constitutional interpretation of the term of office for the Village Head, prevent abuse of authority and ensure leadership regeneration.
Pelaksanaan Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2020 Resma Bintani Gustaliza; Helmi Chandra SY; Prima Resi Putri
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.92

Abstract

Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 49 Tahun 2020 mengatur tentang teknis pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan pada lokasi-lokasi tertentu. Dalam hal penegakan hukum atas protokol kesehatan tersebut, pada Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020 dijelaskan secara eksplisit bahwa penegak hukum yang berwenang dalam menjalan penegakan hukum protokol kesehatan adalah Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, dan Polri. Pada Pasal 36 ayat (2) Perwako Padang Nomor 49 Tahun 2020, mengatur tentang pola kehidupan baru dalam bentuk protokol kesehatan pada kegiatan sosial dan budaya. Namun persoalannya tidak disebutkan mekanisme penjatuhan denda kepada pelanggar. Berdasarkan itu, pertanyaan yang muncul adalah apakah ada ketentuan dalam bentuk aturan pelaksana tentang pemungutan denda administratif tersebut sehingga dapat dilaksanakan oleh Satpol PP dan apakah satpol PP memang memiliki wewenang dalam penjatuhan dan pemungutan sanksi administratif tersebut. Metode penelitian dalam riset ini ialah yuridis sosiologis. Dari hasil riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Satpol PP memiliki kewenangan untuk penjatuhan sanksi administrasi bagi yang melakukan pelanggaran terhadapat protokol kesehatan. Disamping itu, penjatuhan sanksi adminitrasi tersebut menunjukkan bahwa hukum tersebut bekerja di masyarakat, mengatur masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Proses bekerjanya hukum tersebut muncul karena adanya mobilisasi hukum.
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kejahatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2018 (Pendekatan Hukum & Ekonomi) Hendriko Arizal; Wenny Widya Wahyudi; Helmi Chandra
Jurnal Pembangunan Nagari Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : Badan Penelitian and Pengembangan (Balitbang), Padang, West Sumatra, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30559/jpn.v8i2.417

Abstract

Kejahatan merupakan problematika yang belum dapat ditemukan formulasinya sampai dengan hari ini. Meskipun banyaknya penelitian, konverensi internasional yang membahas tentang kejahatan namun belum dapat menghilangkan kejahatan itu sendiri. Provinsi Sumatera Barat mempunyai angka kejahatan yang cukup tinggi tercatat pada tahun 2018 terjadi 13.655 kasus kejahatan. Tingginya angka kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan per kapita. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan di provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2018 melalui pendekatan hukum dan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara analisis regresi linier berganda dan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda keempat variabel pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita mampu menjelaskankan tingkat kriminalitas sebesar 68,6% dan sisanya 31,4% adalah variabel lain yang belum dijadikan variabel penelitian ini. Penyebab terjadinya kejahatan di Sumatera Barat pada tahun 2011-2018 adalah pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan untuk hidup, degradasi moral dan penyalahgunaan narkoba.
Kajian Progresif Transforming Gender Equality Initiatives: Evaluating Strategic Solutions and Institutional Challenges in International Legal Resolution and Islamic Law, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Konsep Hukum Gender Internasional dan Hukum Islam Iffan, Ahmad; Mustafid; Arizal, Hendriko; Chandra SYd, Helmi; Faiz Algifari, Muhammad; Pradana, Syafa'at Anugrah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 22 No 1 (2024): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v22i1.8480

Abstract

This study examines the intersection of gender, human rights, and international law, with a focus on the influence of gender perspectives on international legal frameworks and human rights practices. Utilizing a qualitative, literature-based methodology, the research analyzes existing legal documents, scholarly articles, and international treaties to evaluate how gender considerations impact human rights enforcement and legal interpretations. The findings reveal that incorporating gender perspectives into international law can enhance the effectiveness of human rights protections and address gender-specific injustices more comprehensively. The originality of this research lies in its critical examination of how gender dimensions are integrated into legal practices and the impact of these integrations on global human rights standards. The study's implications emphasize the need for ongoing reforms in international law to better address gender inequalities and promote more equitable human rights protections. These two conceptions can be a solution to various gender problems in national law.
Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Chandra SY, Helmi; Irawan, Shelvin Putri
Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 4 (2022)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk1942

Abstract

Public participation is intended the idea of forming laws and regulations does not always have to come from the power holders only, but can emerge from the society. This paper aims to determine the impact of the Constitutional Court’s decision Number 91 PUU XVIII 2020 on the formation of laws in Indonesia, especially in accommodating public participation which is limited to two main issues. First, how is the form of expanding the meaning of public participation in the Constitutional Court’s decision Number 91 PUU XVIII 2020. Second, what is the impact of expanding the meaning of public participation in the formation of laws. This doctrinal legal research uses secondary data. The results of the study show that the form of expanding the meaning of public participation in the Constitutional Court’s decision Number 91 PUU XVIII 2020 is carried out in a meaningful way, by providing guarantees of participation for affected communities and the impact of expanding the meaning of public participation in the formation of laws, namely changing the paradigm of law formation, improvement of regulations and strengthening of public participation as a basis for formal testing.
Co-Authors ARIZAL, HENDRIKO Faiz Algifari, Muhammad Iffan, Ahmad Irawan, Shelvin Putri Mustafid Nurbeti Nurbeti Nurbeti Pradana, Syafa’at Anugrah Prima Resi Putri Resma Bintani Gustaliza Wahyudi, Wenny Widya