Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Al-Hadi Innovative: Journal Of Social Science Research
Sihite, Sontayati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan Sihite, Sontayati
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4656

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menginvestigasi peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam di daerah tersebut. Melalui berbagai program dan inisiatif, seperti pelatihan untuk guru, pemberian rekomendasi bahan ajar, serta pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan Islam, MUI berupaya untuk memastikan bahwa standar pendidikan Agama Islam di daerah tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, MUI juga berperan aktif dalam mengadvokasi pentingnya pendidikan Agama Islam yang berkualitas di masyarakat, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam hal pengembangan dan perbaikan sistem pendidikan Agama Islam. Kesimpulannya, MUI memiliki peran kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam di Kabupaten Humbang Hasundutan dan upaya mereka sejalan dengan aspirasi masyarakat setempat dalam memiliki pendidikan Agama Islam yang berkualitas.
Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru Widyaastuty, Rini; Sihite, Sontayati; Lubis, Fauziah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13509

Abstract

Pembaruan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu isu utama dalam agenda politik hukum Indonesia dan perlu segera dilaksanakan. Konsep KUHP Baru telah diperkenalkan, namun hingga kini belum diselesaikan karena masih ada berbagai permasalahan yang belum mencapai kesepakatan dalam beberapa aspek. Artikel ini akan membahas kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP baru. Sebagai mahakarya ciptaan bangsa Indonesia, KUHP juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama mengingat globalisasi kejahatan yang semakin maju. Untuk menjamin ketentraman dan kepastian hukum dalam mencegah kejahatan dan menghindari kekosongan hukum, diperlukan adanya kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.
Inculcating Anti-Corruption Values in Islamic Educational Institutions Sihite, Sontayati; Nasution, Muhammad Syukri Albani; Adly, M. Amar
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.51435

Abstract

This research examines the regulation of corruption under Islamic law and the implementation of anti-corruption education within educational institutions, focusing on the effectiveness of preventing corruption through the integration of sharia values and positive law. The primary issues addressed are: (1) how corruption is regulated within the framework of Islamic law; (2) how Islamic principles can serve as the basis for anti-corruption education; and (3) how Islamic law can be employed to prevent corruption in schools and universities. The study adopts a normative juridical approach supported by field data collected through interviews. The findings reveal that Islamic law classifies corruption as jināyah ‘alā al-māl al- ‘āmm (a criminal offence against public property), with explicit prohibitions in Qur’an 2:188 and severe warnings against ghulul (embezzlement) and riswah (bribery). However, the implementation of anti-corruption education in schools remains weak: the subject has not been institutionalized as a standalone course, teachers lack the capacity to integrate it into pedagogical strategies, and corruption is often reduced to a mere issue of sin rather than a violation of public trust. At the university level, many lecturers lack specialized competence, resulting in approaches that are largely ceremonial. Such shortcomings contradict the principle of amānah in sharia and undermine the structural objectives of corruption prevention. This study recommends: (1) establishing anti-corruption education as a compulsory subject from early schooling, with measurable behavioral indicators and anti- gratuity protocols; (2) harmonizing Islamic law and positive law within educational regulations and policies; and (3) reorienting the paradigm of corruption from a purely religious issue to a breach of public trust, addressed through an integrated regime of education, ethics, administration, and criminal law. Without these measures, the prohibition of corruption will remain a moral slogan devoid of legal force.
Co-Authors Adly, M. Amar Lubis, Fauziah Muhammad Syukri Albani Nasution Widyaastuty, Rini