Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan Sihite, Sontayati
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Lembaga Jurnal dan Seminar Universitas Pembangunan Panca Budi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54248/alhadi.v8i2.4656

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menginvestigasi peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam di daerah tersebut. Melalui berbagai program dan inisiatif, seperti pelatihan untuk guru, pemberian rekomendasi bahan ajar, serta pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pendidikan Islam, MUI berupaya untuk memastikan bahwa standar pendidikan Agama Islam di daerah tersebut memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, MUI juga berperan aktif dalam mengadvokasi pentingnya pendidikan Agama Islam yang berkualitas di masyarakat, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam hal pengembangan dan perbaikan sistem pendidikan Agama Islam. Kesimpulannya, MUI memiliki peran kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan Agama Islam di Kabupaten Humbang Hasundutan dan upaya mereka sejalan dengan aspirasi masyarakat setempat dalam memiliki pendidikan Agama Islam yang berkualitas.
Pokok Pokok Pemikiran KUHP Baru Widyaastuty, Rini; Sihite, Sontayati; Lubis, Fauziah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.13509

Abstract

Pembaruan dan pengembangan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana dan hukum acara pidana, merupakan salah satu isu utama dalam agenda politik hukum Indonesia dan perlu segera dilaksanakan. Konsep KUHP Baru telah diperkenalkan, namun hingga kini belum diselesaikan karena masih ada berbagai permasalahan yang belum mencapai kesepakatan dalam beberapa aspek. Artikel ini akan membahas kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam KUHP baru. Sebagai mahakarya ciptaan bangsa Indonesia, KUHP juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama mengingat globalisasi kejahatan yang semakin maju. Untuk menjamin ketentraman dan kepastian hukum dalam mencegah kejahatan dan menghindari kekosongan hukum, diperlukan adanya kriminalisasi terhadap tindak pidana tertentu.