Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Suami Istri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Epilia, Witri; W , Pangestu; Hasan, Zainudin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.7883

Abstract

Tidak mengherankan jika kejahatan ini memiliki jangkauan global; penyalahgunaan narkoba merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Kasus pidana golongan IA yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Pengadilan Negeri Tanjungkarang mencakup dakwaan narkotika. Penelitian ini menyelidiki unsur-unsur yang dipertimbangkan hakim ketika menjatuhkan hukuman kepada pasangan suami istri atas tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman. Kerangka kerja yuridis normatif dan empiris, metode kualitatif deskriptif, serta sumber sekunder dan primer digunakan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Seorang suami dan istri yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman memiliki rata-rata hukuman penjara selama 4,6 tahun, menurut penelitian tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada suami istri atas kasus Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan pada tuntutan jaksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, keterangan ahli, tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum, serta surat dakwaan. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang berat bagi para pengedar narkotika, dan masyarakat pada umumnya harus lebih berhati-hati dalam menggunakan narkotika, mengingat bahaya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, lingkungan dan negara secara keseluruhan.
Pelaksanaan Litigasi Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung S, Maretha Indri; Epilia, Witri; Feprizon , Heldi; Mustafa , M. Rival Putra; Hasan, Zainudin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10090

Abstract

Dalam bidang litigasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan di tingkat satuan kerja perangkat daerah, monitoring dan evaluasi. Pertanyaannya adalah bagaimana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menangani litigasi? Mengapa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tidak dapat melaksanakan litigasi? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung belum sepenuhnya melaksanakan litigasi karena seringnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah, seperti penyiapan dan penyampaian surat kuasa, replik, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan, dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Pemerintah Provinsi Lampung perlu bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melatih para Pejabat Bagian Bantuan Hukum tentang kuasa beracara di pengadilan.