Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) Dalam Sistem Hukum Indonesia Irawan, Hengki; Paamsyah , Joni; Feprizon , Heldi; Fatullah , Agung Putra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki dampak besar terhadap peraturan perundang-undangan dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Teknologi informasi memiliki implikasi positif dan berbahaya, seperti kejahatan dunia maya. Kontrol yang sah terhadap kejahatan siber merupakan tantangan karena kejahatan siber berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya dalam Hukum Indonesia adalah tujuannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan analisis. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumen dan sumber sekunder. Analisis data kualitatif menghasilkan kesimpulan penelitian. Karena fokusnya pada hukum pidana mayantara dan prinsip-prinsip hukum, penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penelitian dan analisis ini menunjukkan bahwa setidaknya ada 7 Peraturan Perundang-Undangan khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan mayantara (cyber crime) di Indonesia, dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia khususnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pelaksanaan Litigasi Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung S, Maretha Indri; Epilia, Witri; Feprizon , Heldi; Mustafa , M. Rival Putra; Hasan, Zainudin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10090

Abstract

Dalam bidang litigasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan di tingkat satuan kerja perangkat daerah, monitoring dan evaluasi. Pertanyaannya adalah bagaimana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menangani litigasi? Mengapa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tidak dapat melaksanakan litigasi? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung belum sepenuhnya melaksanakan litigasi karena seringnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah, seperti penyiapan dan penyampaian surat kuasa, replik, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan, dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Pemerintah Provinsi Lampung perlu bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melatih para Pejabat Bagian Bantuan Hukum tentang kuasa beracara di pengadilan.