<![CDATA[Kebijakan keimigrasian di Indonesia dihadapkan pada tantangan krusial untuk menyeimbangkan kedaulatan negara dengan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip HAM yang universal diterapkan dalam konteks keimigrasian, khususnya melalui analisis perlindungan hak Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pengungsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis kerangka hukum nasional serta instrumen HAM internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip HAM yang universal secara normatif telah tercermin dalam hukum Indonesia, sehingga perlindungan ini juga berlaku bagi orang asing. Indonesia telah mengadopsi standar tertentu, seperti meratifikasi Konvensi Pekerja Migran 1990 untuk melindungi hak TKA dan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai landasan penanganan pengungsi berbasis kemanusiaan. Namun, analisis menemukan kesenjangan signifikan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Hak-hak TKA, meskipun dijamin secara hukum, memerlukan pengawasan ketat untuk mencegah diskriminasi, sementara ketiadaan undang-undang suaka yang komprehensif membatasi pemenuhan hak-hak dasar pengungsi. Disarankan penguatan regulasi yang lebih humanis, seperti pembentukan undang-undang suaka dan pemberian izin tinggal sementara, serta penegakan hukum yang konsisten agar kebijakan keimigrasian sejalan dengan kewajiban HAM. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Indonesia; Keimigrasian; Pengungsi; Tenaga Kerja Asing]]>
