Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia Razak, Furqan; Syah Reza, Farah; Eka Saputra, Imran
Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Maret - Agustus 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/qawaninjih.v5i1.473

Abstract

This research aims to examine the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia and examine the relationship between the triumvirate of ministers as executors of presidential duties in the State Ministry system of the Republic of Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the position of the triumvirate of ministers in the constitutional system of the Unitary State of the Republic of Indonesia has been regulated in the third amendment to the UUD NRI 1945, namely Article 8 paragraph (3) which regulates more detailed rules in the event that the President and Vice President are absent. Then the reason why the ministers of the Triumvirate carry out presidential duties is because they are considered to understand the ins and outs of government affairs. The solution offered by the author is that the President and the People's Representative Council need to make derivative regulations for the implementation of Article 8 Paragraph (3) of the UUD NRI 1945 and a change needs to be made in Law Number 39 of 2008 concerning the Ministry of State Affairs. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan triumvirat menteri dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengkaji hubungan triumvirat menteri sebagai pelaksana tugas presiden dalam sistem Kementerian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan triumvirat menteri dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam amandemen ketiga UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 8 ayat (3) yang mengatur aturan lebih rinci dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Kemudian yang menjadi alasan mengapa pelaksana tugas kepresiden adalah Menteri Triumvirat, karena mereka dianggap memahami seluk beluk urusan pemerintahan. Adapun solusi yang ditawarkan oleh Penulis yaitu Presiden Bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu membuat aturan turunan pelaksanaan Pasal 8 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan perlu dilakukan suatu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
EDUKASI MENJADI PEMIMPIN MUDA YANG BERKARAKTER DI PESANTREN MIZANUL ULUM Adnan Lira, M.; Eka Saputra, Imran
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2023): Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (Mei 2023 - Oktober 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v3i2.982

Abstract

Dewasa ini generasi muda mulai mengalami penurunan kualitas mental dan etika. banyak dari mereka yang lebih mudah putus asa, tidak percaya diri, asal mengambil keputusan tanpa harus berfikir panjang, dan lebih ingin cara yang instan daripada menjalani sebuah proses. Dengan generasi muda di Indonesia yang tumbuh begitu pesat, maka gaya kepemimpinan yang muncul pun harus menyesuaikan ritme dan polanya. Pemimpin muda harus berkarakter dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terkait dengan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan pengabdian ini yaitu memberikan pemahaman kepada siswa/siswi Pesantren Mizanul Ulum tentang menjadi pemimpin muda yang berkarakter. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab. Berdasarkan diskusi dan pertemuan yang dilakukan dengan pihak yang terkait, bahwa pada umumnya siswa-siswi tidak mengetahui tentang makna pemimpin muda yang berkarakter. Setelah adanya sosialisasi, siswa/siwi mulai memahami makna pemimpin muda yang berkarakter. Dengan adanya kegiatan ini, maka membuka wawasan tentang pentingnya memiliki pemahaman menjadi pemimpin muda yang berkarakter dalam berorganisasi sebagai dasar mereka dalam belajar kepemimpinan bagi siswa/siswi di Pesantren Mizanul Ulum.
Pengaruh Model Problem Based Learning dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP Negeri 33 Kota Makassar Kelas IX Said, Muh.; Arismunandar, Arismunandar; Miftah Fauzan, Muhammad; Eka Saputra, Imran
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine the effect of problem-based learning on improving learning outcomes. This research uses a quantitative approach with a quasi-experimental design to evaluate the impact of implementing a problem-based learning model on Social Sciences (IPS) learning outcomes at SMPN 33 class IX UPT SMP Negeri 33 Makassar City. The research sample consisted of two groups. The sample was determined using purposive sampling, 30 experimental and 30 control class samples. Data was collected using tests. The control group received conventional learning, while the experimental group received learning with a problem-based learning model. Data is collected through test results. The hypothesis test results show a significant difference in the ability of Social Sciences learning outcomes between the two research groups. Confirms that the application of the problem-based learning model has a positive effect in improving social studies learning outcomes at the junior high school level.