<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan: Pertama, organisasi advokat mana yang memiliki wewenang menjalankan delapan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat? Kedua, apakah Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 mengenai Penyumpahan Advokat bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, khususnya Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian menggunakan berbagai teori hukum, seperti teori kewenangan, teori pembentukan undang-undang, teori negara hukum, teori kepastian hukum, dan teori sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Organisasi Advokat yang memiliki wewenang menjalankan delapan kewenangan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai satu-satunya organisasi advokat. Kedua, setelah dianalisis dengan berbagai teori hukum, Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat ternyata bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Saat ini, profesion dan organisasi advokat menghadapi masalah yang perlu diperbaiki dan diperkuat melalui perubahan hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.]]>
