Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Pemuliaan Hukum
Kurniasih, Ida
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TELAAH TERHADAP AKTIVITAS PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ANALYSIS ECONOMIC OF LAW Kurniasih, Ida
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.801

Abstract

The Indonesian government believes that the structure and modus operandi of the domestic and international mining industry has changed dramatically and that it is necessary to address the changes. Correspondingly, mining activities will always have tensions that have local and global impacts, especially related to the environment. So this research seeks to examine the availability of regulations on mining activities that have an impact on the environment in Indonesia by using economic analysis of law. This research is a normative legal research. The results found that using the principles of economic analysis of law to study the regulation and management of mining activities can achieve a balance between environmental protection and economic efficiency. Some principles that can be used in this analysis include: a) use of economic instruments; b) cost-benefit analysis; c) imposition of sanctions and incentives; d) evaluation of risks and impacts; and e) involving related parties. In this context, mining legal norms are one of the sectoral laws in the field of environment that are used to integrate environmental protection in an effort to achieve sustainable and environmentally sound mining governance, with the aim of supporting the sustainability of human life and living things.
Tinjauan Yuridis Penelantaran Tanah di Provinsi Jawa Barat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kurniasih, Ida
Pemuliaan Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v2i2.1014

Abstract

Most abandoned or abandoned land is a land for business use rights owned by state-owned companies or private companies. In practice, many lands are abandoned or abandoned so that many people occupy it either with permission or without permission from the owner. Other land abandonment also hampered the achievement of various development program objectives, vulnerability to food security and national economic resilience, the closed social economic access of the community, especially farmers to land, and the nagging sense of justice and social harmony, Rights Holders are prohibited from abandoning their land, and if The Right Holder abandoned his land so that the (Law No. 5 Th 1960) has regulated the legal consequences of the abolition of the land rights in question and the termination of legal relations and confirmed as land directly controlled by the State. Based on this background, the researcher will discuss the main issues as follows: What are the Legal Aspects of land rights that have been granted rights by the State but are not attempted and / or not used, or not utilized in accordance with the circumstances or the nature and purpose of givingrights or basic tenure ? How the efforts to control and utilize abandoned land are reviewed from GovernmentRegulation Number 11 of 2010 concerning Control and Utilization of abandoned land.
Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Kurniasih, Ida; Permana, Anjar
Pemuliaan Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v3i1.1023

Abstract

Hak cipta diatur pada UU No. 28 Tahun 2014. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak kekayaan intelektual (hak cipta) masuk dalam ranah hukum benda, merupakan bagian dari hukum perdata termasuk benda bergerak yang tidak bertubuh (hak), mempunyai nilai (value) Hak cipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi pencipta dimungkinkan sebagai obyek jaminan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis pembebanan hak pada hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh bank atas debitur pada hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan fidusia pada perbankan.
Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Sanjaya, Muhamat Agung; Puannandini, Dewi Asri; Kurniasih, Ida
Pemuliaan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jph.v4i1.1450

Abstract

Implementation of the Covid-19 vaccination as an effort by the government to suppress the spread of the Covid-19 virus, the vaccination obligation is listed in Presidential Regulation Number 14 of 2021 as well as containing administrative and criminal sanctions for those who refuse vaccination, reasons for refusing vaccination due to fear of serious side effects that threaten life safety, so that it is not appropriate for criminal sanctions to be applied to people who refuse vaccines but obey health protocols. The purpose of this study is to determine the urgency of implementing criminal sanctions for those who refuse Covid-19 vaccination from the perspective of human rights as well as legal consequences and legal protection for recipients and refusals of Covid-19 vaccination in Indonesia. This study uses a normative juridical approach to legislation and comparison and then analyzed qualitatively. As a result, it is concluded that the obligation to vaccinate is a form of human rights restriction in a health emergency, but the application of criminal sanctions for vaccination refusals is full of difficulties and complications, although it can function as an effort to comply with the community, and as a result, vaccine recipients get an international vaccination certificate. criminal law, while legal protections due to AEFI are regulated in-laws and regulations. In addition, victims can apply for other legal steps in civil, criminal, or through consumer protection. Therefore, a Perpu vaccination is needed to ensure legal certainty through a social approach and restorative justice in the success of vaccination.Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 maka kewajiban vaksinasi tercantum pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sekaligus memuat sanksi administratif dan pidana bagi yang menolak vaksinasi, alasan penolakan vaksinasi karena ketakutan terhadap efek samping serius yang mengacam keselamatan jiwa, sehingga tidak tepat sanksi pidana diterapkan kepada orang yang menolak vaksin namun taat menerapkan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi penerapan sanksi pidana bagi yang menolak vaksinasi Covid-19 ditinjau dari perspektif HAM serta akibat hukum dan perlindungan hukum bagi penerima maupun penolak vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan lalu dianalisis secara kualitatif. Sehingga dihasilkan bahwa kewajiban vaksinasi merupakan bentuk pembatasan HAM pada keadaan darurat kesehatan namun penerapan sanksi pidana bagi penolak vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan walaupun dapat berfungsi sebagai upaya kepatuhan masyarakat, dan akibat hukumnya penerima vaksin mendapatkan sertifikat vaksinasi internasional, bagi penolak vaksin dikenakan sanksi administratif dan pidana, sedangkan perlindungan hukum akibat KIPI diatur dalam peraturan perundang-undangan selain itu korban dapat mengajukan langkah hukum lain secara perdata, pidana, atau melalui perlindungan konsumen. Maka diperlukan Perpu vaksinasi untuk menjamin kepastian hukum melalui pendekatan sosial dan restorative justice dalam mensukseskan vaksinasi.  
Prinsip Keadilan Hak atas Air bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine di Indonesia Kurniasih, Ida
Pemuliaan Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v6i1.2956

Abstract

Permasalahan krisis air semakin mengkhawatirkan karena lambat laun meluas ke berbagai belahan dunia. Hak generasi masa depan atas air terancam. Padahal hak generasi masa depan atas air merupakan hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi untuk memastikan kualitas hidup yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Perlindungan dan penghormatan prinsip keadilan terkait hak atas air memiliki implikasi yang luas dan mendalam bagi kesejahteraan generasi masa depan hadir sebagai jawaban dengan di topang konsep Public Trust Doctrine yang secara fundamental menawarkan dua gagasan pokok tentang status kebendaan dan kepemilikan air diantaranya: a) Air merupakan benda publik (public good); dan b) Negara menguasai sumber daya air dalam kapasitasnya sebagai pemangku amanah dari pemilik air yang sebenarnya (yaitu publik) atas sumber daya air tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, analisis, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukan kesinambungan dan generasi masa depan hanya akan terjadi jika melihat sumber daya alam dengan optik keberlanjutan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menggariskan bahwa air adalah milik bersama rakyat Indonesia, sedangkan negara hanya sebagai pemegang amanah/kepercayaan. Sehingga untuk menguasai sumber daya air tersebut agar dapat dipergunakan bagi kemakmuran bersama. Sesuai makna fundamendal Public Trust Doctrine.
Co-Authors Permana, Anjar Puannandini, Dewi Asri Sanjaya, Muhamat Agung