Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Veteran Justice Journal Collegium Studiosum Journal Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Aryono
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Social Media Use Assistance Based On Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Law Against Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Mothers Wangen Village, Polanharjo Subdistrict Indah Maulani; Aryono
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/vsj.v2i1.17

Abstract

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah diundangkan sejak tahun 2008 dan sudah dilaksanakan sejak tahun 2010, namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami, bahwa berkomunikasi dengan menggunakan media sosial juga bisa terjerat hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan guna meningkatkan kesadaran Ibu PKK Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten dengan cara memanfaatkan social media sebagai sarana promosi dan penunjang berbagai aktivitas lainnya secara efektif berdasarkan UU ITE yang berlaku dengan mendasarkan pada metode pendekatan non-doktrinal kualitatif. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan observasi secara langsung serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data yang sudah diolah untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan tersebut diharapkan tidak berakhir pada kegiatan pengabdian, tetapi bisa dibentuk kerjasama dan sarana promosi dalam penyebaran informasi tentang pemahaman penggunaan sosial media berdasarkan UU ITE khususnya di Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
Protection Of Children From Violence In Social Media In The New Normal Era Aryono; Prastyanti, Rina Arum
VJJ Vol. 2 No. 1 (2020): Veteran Justice Journal
Publisher : VJJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) received thousands of reports related to cases. Most of the reports submitted were about sexual violence. Deputy for Child Protection of the Ministry of PPPA, from the Online Information System for the Protection of Women and Children (Symfoni PPA) which was collected from January 1 to July 31, 2020. In total there were 4,116 cases. The number has increased as per 18 August 2020 to 4,833 cases. Most reports were submitted from East Java, East Kalimantan, Southeast Sulawesi, and North Maluku. In detail, the 4,116 cases received by the PPA Symphony consisted of 68 victims of exploitation, 73 victims of TIP, 346 victims of neglect, 979 victims of psychological violence, 1,111 victims of physical violence and 2,556 victims of sexual violence. This type of research uses the sociolegal research method. This research requires a multidisciplinary approach to analyze and interpret the law, the legal phenomenon, the relationship between those two and also their relationship with the society in its widest sense. The research approach used in this paper is the statute approach. The statute approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being addressed. The research conducted is aimed more at the approach to laws and regulations associated with the issue protection of children from violence in social media in the new normal era. Data Analysis Techniques used for this study are deductive analysis methods, namely data analysis methods starting with general postulates and certain paradigms as a base for starting conclusions. National governments are urged to devise and implement legislation and to harmonise laws to protect children from all cyber crimes including online grooming, luring or stalking, exposure to illegal or inappropriate materials and all actions related to child pornography (including creation, dissemination, accessing, downloading, possession and incitement). As such, governments are urged to classify the crime of being involved (in any way) with child pornography as a crime against humanity, thereby falling under the principle of universal jurisdiction. Cross-border cooperation Cross-border jurisdictional issues remain a barrier for achieving comprehensive solutions.
PERLINDUNGAN MERK PADA INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASANPERLINDUNGAN MERK PADA INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN Damanik, Nadya; Santoso, Aris Prio Agus; Aryono
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 2 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i2.1805

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal mechanisms in protecting trademarks in the Bottled Drinking Water (AMDK) sector, with a case study on the FURE brand as a micro, small, and medium enterprise (MSME) product. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, this research reviews the implementation of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, which adopts the constitutive principle and the first-to-file system. The findings reveal that while FURE has obtained valid trademark registration and exclusive rights, practical challenges persist, including limited internal legal literacy, inadequate market monitoring, and the lack of optimized digital protection strategies. These results indicate the need for proactive measures such as cross-class registration, online monitoring, and the strengthening of legal literacy among MSMEs. The study contributes practical recommendations for business actors and policy insights for government institutions to enhance trademark protection systems in Indonesia.
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Barang Tidak Memenuhi Standar SNI Tasmi Rahayu; Rina Arum Prastyanti; Aryono
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 1 No. 2 (2023): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v1i1.146

Abstract

Sektor minyak dan gas merupakan salah satu sektor yang sangat penting.Untuk pembangunan nasional Indonesia. Sektor ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi menguasai untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, seperti dalam pasal 33 UUD Dibangun pada tahun 1945 dan mengingat kontribusinya yang sangat penting, pemeliharaannya perlu dipertahankan, besar untuk pembangunan nasional. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan Pengaturan hukum tindak pidana pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin diatur dalam Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 62 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penerapan hukum terhadap pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg. Pertanggungjawaban pidana pelaku pengoplosan tabung gas LPG subsidi tanpa dilengkapi dengan izin dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PN.Krg.
Co-Authors Aris Prio Agus Santoso Damanik, Nadya Indah Maulani Rina Arum Prastyanti Rina Arum Prastyanti, Rina Arum Tasmi Rahayu