Rusly, Benny
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HET MINYAK GORENG PADA PASAR TRADISIONAL DAN RITEL MODERN Kamal, Muhammad Irsyad; Rusly, Benny; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.9004

Abstract

AbstrakThe purpose of this study is to determine how the implementation of the Maximum Retail Price (HET) Policy for cooking oil is applied in traditional markets and modern retailers when viewed from the perspective of the Business Competition Law, as well as the impact of this policy on traditional market traders. The research method used is normative juridical. In normative juridical research, library research is utilized as the primary relevant secondary data source. The data analysis method used is qualitative. The overall data obtained by the author is processed using descriptive data analysis. The Maximum Retail Price (HET) policy for cooking oil is a government policy to suppress the increase in cooking oil prices. The HET policy for cooking oil has an impact on the business competition between traditional markets and modern retailers. Indonesia has Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. In Minister of Trade Regulation No. 6 of 2022 concerning the Determination of Maximum Retail Prices (HET) for palm cooking oil, it is considered to benefit only modern retail and harm traditional markets. This policy is contradictory to Law No. 5 of 1999. In reality, some practices can lead to unhealthy business competition between traditional markets and modern retail. Keywords: Business Competition Law, Traditional Market, Modern Retailers, Maximum Retail Price (HET), Cooking Oil. AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak goreng di terapkan pada pasar tradisional dan ritel modern jika ditinjau dari Hukum persaingan Usaha serta bagaimana dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut kepada pedagang pasar teradisional. Meotde penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normative menggunakan literatur kepustakaan sebagai data skunder yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pengolahan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan tipe data deskriptif. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan HET minyak goreng memberikan dampak dalam persaingan usaha antara pasar tradisional dan Ritel modern. Indonesia memiliki Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sawit yang dianggap hanya menguntungkan ritel modern dan merugikan Pasar Tradisional. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang no 5 tahun 1999. Dalam kenyataan dilapangan terdapat praktek yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara pasar tradisional dan ritel modern. KataKunci: Hukum Persaingan Usaha, Pasar tradisional, Ritel Modern, Harga Eceran Tertinggi (HET), Minyak Goreng
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIPLAGIASI DENGAN CARA DIGITAL IMAGE FORENSIC BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Irza, Muhammad Daffa; Rusly, Benny; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.9065

Abstract

Abstracttujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaiaman peneyelesaian sengketa dan petimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait plagiasi yang menggunakan digital image forensik. Adapun masalah dalam penelitian ini ialah Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat hukum itu sendiri harus menyesuakan adaptasi yang memberikan kepastian kepada masyarakatnya. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan karya yang lahir dalam pikiran seseorang dan tentunya ini sangat berguna untuk melindungi kekayaan inteltual sebagai penghargaan kontribusi seseorang kepada masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis, metode ini merupakan mengkaji bahan yang berbasiskan kepustakan, adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa yang di lakukan terdapat dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi kemudian bahwa pertimbangan hakim yang mengunakan teori plagiarisme sudah tepat dan akan menjadi yurisprudensi keduepanya. Kata kunci : Hak Cipta ; Digital Image Forensic AbstractThe aim of this research is to find out how the judge decides and considers decisions in deciding cases related to plagiarism using digital image forensics. The problem in this research is that technological developments are so rapid that the law itself must adapt to provide certainty to society. Copyright law provides protection for works that are born in a person's mind and of course this is very useful for protecting intellectual property as an appreciation for a person's contribution to society. The method used is a normative juridical method, this method is to examine literature-based material. The results of this research are that there are two paths to the resolution, namely litigation and non-litigation, then the judge's consideration using the theory of plagiarism is correct and will become jurisprudence. future. Keyword : Copyright ; digital image forensics 
KEABSAHAN PEMBUATAN DAN PENCABUTAN TESTAMENT PADA KANTOR NOTARIS DAN PPAT Kurniadi, Bobby Pranata; Rusly, Benny; ., Syuryani.
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i4.9091

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to explain that every testament made before a Notary in the form of a deed is called a Notarial Deed. In making a testament, the parties can understand and know the basis for the consequences of their actions, so that the interests that create the testament receive reasonable protection. In making a testament, a person must be of sound mind and sense. In this case, if creation applies, revocation of the testament also applies and who can revoke the testament. This research uses an empirical juridical approach. The data used in this research are primary data and secondary data. The analysis was carried out qualitatively on all the data obtained. Based on the research results, it was found that: (a) The validity of making and revoking testaments at notary and PPAT offices, making testaments is always considered a legal act that is very closely related to an individual. In this case, it does not only apply to making a testament with a notarial deed, but also applies to all formal requirements that must be met in connection with making a testament. Therefore, the creation and revocation of a testament applies and who can revoke the testament, this is stated in Article 876 of the Civil Code. (b) Obstacles and Solutions to Obtaining the Validity of Making and Revoking a Testament, obstacles for the notary in determining whether an action carried out by the maker of the testament violates the conditions determined by law or not. This is because the notary does not have the authority to make too in-depth assessments regarding matters that are not visible to the notary. Keywords: Validity of Creation, Revocation of Testament, Obstacles and Solutions. AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa setiap testament yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk akta disebut dengan Akta Notaris. Dalam pembuatan testament, para pihak dapat mengerti dan dapat mengetahui dasar akibat perbuatannya, sehingga kepentingan yang membuat testament mendapat perlindungan yang wajar. Dalam suatu pembuatan testament, seseorang harus sehat budi dan akalnya. Dalam hal ini, apabila berlaku pembuatan, berlaku juga pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk penganalisisannya dilakukan dengan kualitatif terhadap semua data yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: (a) Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament  Pada Kantor Notaris dan PPAT, dalam pembuatan testament senantiasa dianggap sebagai perbuatan hukum yang sangat erat hubungannya dengan seorang pribadi. Dalam hal ini, tidak hanya berlaku untuk pembuatan testament dengan akta notaris, akan tetapi berlaku juga untuk semua syarat-syarat formal yang harus dilakukan berkenaan dengan pembuatan testament. Oleh sebab itu, berlaku pembuatan dan berlaku pula pencabutan testament dan siapa yang dapat mencabut testament itu, hal ini termaktub pada Pasal 876 KUHPerdata. (b) Hambatan dan Solusi Untuk Mendapatkan Keabsahan Pembuatan dan Pencabutan Testament, hambatan bagi notaris dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan pembuat testament melanggar syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan, notaris tidak berwenang melakukan penilaian terlalu mendalam mengenai hal yang tidak kelihatan oleh notaris. Kata Kunci: Keabsahan Pembuatan, Pencabutan Testament, Hambatan dan Solusi.