Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Realism: Law Review
Ahmad Ramadan, Tubagus
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Audit Forensik Digital Teknologi Informasi: Audit Forensik Digital Digunakan untuk Mendeteksi dan Mencegah Serangan Siber, Serta Memastikan Keamanan Data dan Sistem Informasi Ahmad Ramadan, Tubagus
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v8i1.49689

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi implementasi audit forensik digital sebagai instrumen strategis untuk deteksi dan pencegahan kejahatan siber dalam kerangka sistem peradilan pidana Indonesia. Proliferasi teknologi informasi telah menghasilkan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penegakan hukum pidana, yang memerlukan metodologi investigatif khusus yang melampaui pendekatan konvensional. Kajian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis-normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif, mengkaji kerangka legislatif, preseden yudisial, dan literatur akademis yang berkaitan dengan forensik digital dan yurisprudensi pidana. Investigasi mengungkapkan bahwa meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan legitimasi fundamental untuk pemanfaatan bukti elektronik, implementasi praktis audit forensik digital menghadapi tantangan substansial dalam menharmonisasikan prosedur investigasi teknis dengan standar pembuktian hukum pidana. Temuan penelitian mendemonstrasikan bahwa teknologi forensik digital memiliki potensi transformatif untuk deteksi proaktif kejahatan siber melalui sistem monitoring berkelanjutan, analitik berbasis kecerdasan buatan, dan jaminan integritas bukti berbasis blockchain. Studi ini menyimpulkan bahwa standardisasi prosedur audit forensik digital yang selaras dengan prinsip-prinsip due process merepresentasikan imperatif kritis bagi evolusi sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini mengadvokasi pengembangan kerangka regulasi komprehensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan investasi infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan deployment audit forensik digital dalam penegakan hukum pidana.
The Deterrence Dilemma: Assessing Criminal Liability Standards for Emerging Digital Offenses in the AI Era Kristian, Budi; Ahmad Ramadan, Tubagus
Realism: Law Review Vol. 3 No. 3 (2025): Realism: Law Review (in progress)
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v3i3.86

Abstract

The exponential growth of artificial intelligence technology has presented unprecedented challenges to traditional criminal accountability frameworks, particularly in dealing with AI-based digital crimes that operate beyond conventional mens rea doctrines. This study examines the adequacy of Indonesia's criminal law provisions in regulating autonomous AI systems and proposes comprehensive accountability standards to achieve optimal deterrence while ensuring legal certainty. Using normative juridical methodology with legislative, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes primary legal materials including Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning ITE, complemented by contemporary academic literature on AI criminality and international cybercrime instruments. The findings reveal critical gaps in the current regulatory framework, suggesting that existing provisions are inadequate to address the complexities of AI-based crimes such as deepfake fraud, automated hacking, and algorithmic manipulation. The study proposes a hybrid liability model that integrates the principles of strict liability, negligence-based liability, and vicarious liability adjusted to AI risk categories. The study concludes that effective deterrence requires reconceptualization beyond punitive sanctions to include preventive mechanisms, while legal certainty demands risk-based differentiated standards and capacity building of digital forensics supported by international cooperation frameworks. Keywords: artificial intelligence; criminal liability; digital crime; prevention theory; legal certainty.
Co-Authors Kristian, Budi