Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOSIALISASI AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN DANA DESA KECAMATAN KARAWACI Soewita, Samuel; Wulansari, Eka M; Kristian, Budi; Erniyati, Erniyati; Hartati, Hartati; Suhendro, Hendrik; Mayang, Reymo Sholeh; Haryadi, Didik
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i3.24840

Abstract

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa dan system akuntabilitas serta pengawasan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengawasan, Dana Desa
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELEWENGAN DANA DESA KECAMATAN KARAWACI KABUPATEN TANGERANG SELATAN Kristian, Budi; Susanto, Susanto; Soewita, Samuel; Suhendar, Suhendar; Romadhani, Zakaria; Arifudin, Arifudin; Sari, Putri Novita; Sukhma, Dyra Mayang; Larasati, Gumelar Dewi
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3 (2022): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v3i3.24844

Abstract

Banyaknya bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada desa namun dalam hal ini Potensi penyelewengan keuangan Desa, jelas sangat besar. Sebagaimana kajian dalam penulisan ini yaitu tentang tindak pidana penyelewengan dana desa di Kecamatan Karawaci. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan pengawasan dari Aparat pemerintah kabupaten terhadap alur proses mengalirnya dana, di samping itu yang tidak kalah pentinggnya adalah Sumber Daya manusia dari Aparat Pemerintahan Desa itu sendiri yang pada umumnya lemah. Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Kepala Desa sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan tanggungjawab kepala Desa yang diharapkan dapat mengorganisir pembangunan desa. Apalagi budaya pemotongan ADD oleh oknum birokrasi sehingga yang diterima oleh pemerintah desa menjadi kecil. antar waktu kepala desa tersebut dilakukan karena adanya jabatan kepala desa yang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pengabdian Kepada Masyarakat ini untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai adanya mekanisme hukum tentang penyelewengan dana desa.Kata Kunci: Penegak Hukum, Penyelewengan, Dana Desa.
Sosialisasi Hukum Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Susanto; Salim, Agus; Kristian, Budi; Ferziyansah; Wahyu Wicaksono, Filipus; Tri Ramdani , Friki; Sulistio Nugroho, Gandung; Novriana Amran, Gita
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol. 8 No. 1 (2025): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v8i1.54958

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman warga Kelurahan Pancoranmas, Depok, mengenai pencegahan dan penyelesaian tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang hingga kini masih menjadi permasalahan serius di berbagai lingkungan sosial. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bentuk-bentuk KDRT, mekanisme perlindungan korban, serta prosedur pelaporan sering menyebabkan kasus tidak tertangani secara optimal. Kegiatan yang dilaksanakan pada 19 November 2025 ini bertujuan memberikan edukasi hukum agar masyarakat mampu mengenali indikasi KDRT, memahami hak-hak korban, serta mengetahui langkah-langkah penyelesaian baik melalui upaya hukum litigasi maupun nonlitigasi. Metode pengabdian meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta konsultasi kasus yang memungkinkan peserta menyampaikan pengalaman atau pertanyaan secara langsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait definisi, ruang lingkup, serta penanganan KDRT, termasuk pentingnya peran keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan dalam pencegahan. Kesimpulannya, sosialisasi hukum ini efektif dalam memperkuat kesadaran dan keberanian masyarakat untuk bertindak dalam menghadapi kasus KDRT, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, responsif, dan peduli terhadap perlindungan korban
The Deterrence Dilemma: Assessing Criminal Liability Standards for Emerging Digital Offenses in the AI Era Kristian, Budi; Ahmad Ramadan, Tubagus
Realism: Law Review Vol. 3 No. 3 (2025): Realism: Law Review (in progress)
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v3i3.86

Abstract

The exponential growth of artificial intelligence technology has presented unprecedented challenges to traditional criminal accountability frameworks, particularly in dealing with AI-based digital crimes that operate beyond conventional mens rea doctrines. This study examines the adequacy of Indonesia's criminal law provisions in regulating autonomous AI systems and proposes comprehensive accountability standards to achieve optimal deterrence while ensuring legal certainty. Using normative juridical methodology with legislative, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes primary legal materials including Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning ITE, complemented by contemporary academic literature on AI criminality and international cybercrime instruments. The findings reveal critical gaps in the current regulatory framework, suggesting that existing provisions are inadequate to address the complexities of AI-based crimes such as deepfake fraud, automated hacking, and algorithmic manipulation. The study proposes a hybrid liability model that integrates the principles of strict liability, negligence-based liability, and vicarious liability adjusted to AI risk categories. The study concludes that effective deterrence requires reconceptualization beyond punitive sanctions to include preventive mechanisms, while legal certainty demands risk-based differentiated standards and capacity building of digital forensics supported by international cooperation frameworks. Keywords: artificial intelligence; criminal liability; digital crime; prevention theory; legal certainty.