Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Dampak Wanprestasi pada Proses Perizinan: Perspektif Hukum dan Kebijakan dengan Tinjauan Pasal 1244 KUHPerdata Fortuna, Miranda Dewi; Hermawan, Muhammad Bayu
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.1916

Abstract

This research aims to analyze the impact of default on the licensing process in the context of civil law in Indonesia, especially based on the provisions of Article 1244 of the Civil Code (KUHPerdata). Default, which refers to the failure of a party to fulfill the obligations agreed upon in the agreement, can have a significant impact on the smoothness and validity of the licensing process, both in the punlic and prvate sectors. This research uses a normative-analytical approach to explore how the article regulates the legal consequences arising from default as well as the extent to which these legal provisionis can influence the policy of granting permits by the relevant agencies. The research results show that default can lead to cancellation or delay in granting permits if interested parties do not fulfill the requirements of existing agreements, with far reaching impacts on the stability of oublic administration and the investment cimate. This research also identifies the need to improve licensing policies that take into account aspects of civil law in order to create a balance between legal interests and the need for sustainable development
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan di Indonesia: Suatu Kajian Komprehensif Terhadap Regulasi Nasional dan Internasional Irayadi, Muhammad; Candra, Handika; Hermawan, Muhammad Bayu; Sari, Nia Ayu Mayang
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1456

Abstract

Anak merupakan individu dengan esensi dan kehormatan yang unik, dilindungi oleh berbagai peraturan hukum. Sejumlah regulasi mendefinisikan "anak" berdasarkan usia dan status perkawinan. Internasional memandang perlindungan hak anak melalui Deklarasi Anak 1979 dan Konvensi Hak Anak 1989. Di Indonesia, konstitusi dan undang-undang telah mencoba melindungi hak anak. Akan tetapi, anak jalanan seringkali mengalami kesulitan yang berbeda dengan anak-anak lain, dan memiliki berbagai alasan mengapa mereka berada di jalanan. Anak jalanan juga menghadapi berbagai bentuk kekerasan, membutuhkan penanganan khusus. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data dikumpulkan dari dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hukum yang ada dan penerapannya. Penelitian ini didominasi oleh kajian literatur, dengan sumber data primer dan sekunder. Meski anak-anak di Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan, anak jalanan sering dilihat sebagai beban. Banyak di antaranya mendapat perlakuan buruk dan terpaksa bekerja di jalanan. Konvensi Hak Anak menekankan empat hak dasar anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab negara dan masyarakat, dijamin oleh UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak melibatkan berbagai aspek sosial dan hukum yang harus diterapkan secara menyeluruh. Negara harus memastikan hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi, mendapat perawatan, memiliki identitas, dan banyak hak lainnya.
Pengaturan Hukum terhadap Hak Kreditur Konkuren yang Dirugikan dalam Rangka Penegakan Hukum yang Transparan dan Berkeadilan Hermawan, Muhammad Bayu
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 3 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i3.647

Abstract

In Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, there are still legal restrictions governing the rights of concurrent creditors. There are many conclusions which are the result of the unregulated rights of concurrent creditors which give rise to many new problems. The main objective in a process before the court is to obtain a judge's decision that has permanent legal force, but in bankruptcy cases, concurrent creditors often do not receive certainty and fair legal enforcement. The method used in this research is normative juridical by conducting research through literature on secondary data, especially primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in articles or journals, using the theory of just legal certainty. The results of research provide insight and direction to fill the legal vacuum in the regulation of concurrent creditor rights by including transparency and input into elements of special institutions that manage and determine bankruptcy assets in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.