<![CDATA[This research analyzes the implementation of population service policies in Palopo City, focusing on the provision of public services at the Population and Civil Registration Office. This study utilizes a descriptive and qualitative methodology to examine the essential services linked to the Population Identity Card (KTP), including legislation, authorities, processes, documentation, and factors that facilitate or hinder policy implementation. The results demonstrate that centralizing KTP administration represents progress for the local government, optimizing the population service system and enabling the formulation of further policies based on empirical data. The centralization of KTP management has enabled the Population and Civil Registration Office to enhance the efficiency and efficacy of public service delivery to residents. By optimizing the population service system, the government may more effectively address the demands of the populace and guarantee that policies are founded on precise and current data. This study underscores the significance of ongoing enhancement and innovation in public service delivery for societal advancement. ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan pelayanan kependudukan di Kota Palopo, dengan fokus pada penyediaan layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif dan kualitatif untuk meneliti layanan esensial yang terkait dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), termasuk legislasi, otoritas, proses, dokumentasi, dan faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa sentralisasi administrasi KTP merupakan kemajuan bagi pemerintah daerah, mengoptimalkan sistem pelayanan populasi, dan memungkinkan perumusan kebijakan lebih lanjut berdasarkan data empiris. Sentralisasi pengelolaan KTP telah memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian layanan publik kepada warga. Dengan mengoptimalkan sistem layanan populasi, pemerintah dapat lebih efektif menangani tuntutan masyarakat dan menjamin bahwa kebijakan didasarkan pada data yang akurat dan terkini. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan dan inovasi berkelanjutan dalam penyampaian layanan publik untuk kemajuan masyarakat.]]>
