Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdidas Fundamentum: Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Yahya, Agung Prayuda
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Health Professions Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Edukasi Hukum dan Pelatihan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bakti Kabupaten Gorontalo Badu, Lisnawati W; Arief, Supriyadi A; Yahya, Agung Prayuda
Jurnal Abdidas Vol. 6 No. 5 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v6i5.1231

Abstract

Permasalahan sengketa pertanahan masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik, baik antar anggota keluarga maupun antar warga desa. Selain itu, saat terjadi sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan melalui pemerintah desa pada prakteknya justru selalu dibawah ke ranah hukum. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan memberikan pengetahuan bagi aparat desa dalam menyelesaikan sengketa tanah secara lebih awal, maka hal tersebut diintgrasikan dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan hukum mengenai hak kepemilikan tanah dan sertifikat tanah, pelatihan mediasi sengketa bagi aparat pemerintah desa, serta pembuatan panduan praktis penyelesaian sengketa pertanahan di desa. Kolaborasi antara dosen, mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat tergambarkan dari partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sekaligus memanfaatkan produk yang dihasilkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah. Berbagai kegiatan ini menjadi model konkret terhadap upaya penguatan peran desa dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan secara partisipatif dan berkelanjutan.
Penguatan Kesadaran Hukum Warga Muda terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan UU TPKS: (Studi Pengabdian Masyarakat di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa) Imran, Suwitno Yutye; Lisnawaty W. Badu; Nurvazria Achir; Yahya, Agung Prayuda; Janwar Hippy
FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/fundamentum.v4i1.1882

Abstract

The rapid advancement of information technology has triggered an escalation in Electronic-Based Sexual Violence (KSBE), threatening the safety of young people in cyberspace. The community service activity serving as the focus of this study was conducted in Molowahu Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, where such vulnerability was exacerbated by low legal awareness and the limitations of pre-existing regulations—prior to the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS)—which often led to the secondary victimization (or "double criminalization") of victims. This study aims to analyze the legal reconstruction of KSBE handling under Law No. 12 of 2022 (UU TPKS) and to formulate a doctrinal strategy—implemented in Molowahu Village—to strengthen legal awareness among young people. A normative legal research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Article 14 of the UU TPKS introduces a juridical re-conceptualization, positioning KSBE as a distinct criminal offense based on the absence of consent, while simultaneously dismantling the moralistic stigma inherent in previous regulations. Implementation in Molowahu Village demonstrates that strengthening legal awareness among young people requires a transformation from mere legal knowledge to the institutionalization of an empathetic legal culture, an understanding of victims' rights to recovery, and proficiency in digital privacy protection literacy—all achieved through active collaboration among academics, university students, village officials, and local customary leaders.
Co-Authors Badu, Lisnawati W Janwar Hippy Lisnawaty W. Badu Nurvazria Achir Supriyadi A Arief Suwitno Yutye Imran