Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Vallencia Nadya Paramita
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Muatan Perjudian Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ary Hendri Saputra; Ernu Widodo; Vallencia Nadya Paramita
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i1.167

Abstract

A good human being always uses the time given to him by the creator to be used to create useful works. One of the acts that is useless and has been in the habit in the past until now is gambling. Legal issues of this normative legal research: How does gambling crime occur in society? What is meant by the phrase gambling content as referred to in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? Gambling crimes in society are a complex and growing problem. The crime of gambling is regulated in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code, which states that gambling is any game that contains elements of betting in the hope of getting a profit based on luck or skill. Gambling encompasses a wide range of forms, from traditional games such as cockfighting and lotteries to online gambling. This activity not only involves people from the lower layers, but also reaches the middle and upper classes. Article 27 paragraph (2) of Law No. 11 of 2008 Electronic Information and Transactions The phrase gambling content includes the following elements: 1. Intentional, An act is carried out with the intention to distribute or transmit gambling content. 2. Without Rights, the Perpetrator does not have permission or the right to perform such acts. 3. Gambling Content, Content distributed or transmitted contains elements of gambling, either directly or indirectly.
Tinjauan Yuridis Empiris Efektivitas Pelaksanaan Program PTSL dalam Menjamin Kepastian Hukum di Kabupaten Toba Samosir Lim, Rikal Laowady; Nur Handayati; Cornelis, Vieta Imelda; Vallencia Nadya Paramita
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (sosiologis) dengan mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toba Samosir secara normatif telah berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018. Namun, secara empiris efektivitasnya belum optimal akibat beberapa kendala utama, yaitu ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta keterbatasan administrasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedural, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan normatif dan realitas empiris dalam program PTSL. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kualitas administrasi pertanahan, serta optimalisasi koordinasi dan pengawasan teknis agar tujuan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat tercapai secara lebih efektif.
Co-Authors Ary Hendri Saputra Cornelis, Vieta Imelda Ernu Widodo Lim, Rikal Laowady Nur Handayati