Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Pengawas Eksternal Berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto Hanim Faizah; Subekti Subekti; Ernu Widodo
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Maret: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i1.1338

Abstract

This thesis discusses the authority of Non-Governmental Organizations (NGOs) as external supervisors in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Mlirip Village, Jetis District, Mojokerto Regency. The purpose of this study is to analyze the extent of the role of NGOs in supervising the management of village budgets, as well as to evaluate the effectiveness and obstacles faced by NGOs in carrying out their supervisory functions. This study uses a qualitative approach with a case study method, involving interviews, observations, and document analysis related to village budget management in Mlirip Village. The results of the study indicate that NGOs have the authority to supervise the planning, implementation, and accountability of the APBDes through various supervisory mechanisms, such as social audits, counseling, and advocacy. However, in practice, NGOs face various obstacles, including lack of community participation, limited resources, and bureaucratic obstacles. Nevertheless, the role of NGOs as external supervisors remains important to encourage transparency and accountability in village budget management, as well as to ensure that the village budget is used in accordance with the needs and objectives that have been set. This study is expected to contribute to the development of more effective village budget supervision mechanisms in the future. Keywords: , , ,,.
Urgensi Hak Buruh dalam Kebijakan Pengupahan Quri’syaich Say Mandari; Ernu Widodo; Fathul Hamdani
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Maret: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i1.1339

Abstract

Every worker as an Indonesian citizen has the desire to get a decent and prosperous life and get a decent job. A prosperous life can be achieved through the implementation of obligations as workers, the mandate is contained in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states: "Every citizen has the right to work and a decent livelihood for humanity." And in Article 28D paragraph (2): "Everyone has the right to work and receive fair and proper remuneration and treatment in employment relations." The legal issue of this normative legal research: How are labor rights regulated? What is the wage policy for workers? The regulation of labor rights in the Job Creation Law, which is regulated in Law Number 6 of 2023 concerning Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, includes several important aspects that aim to provide certainty and protection for workers. The Job Creation Law stipulates certainty regarding rights and obligations for workers and companies, including arrangements regarding wages, working hours, and leave. The arrangement is expected to build a harmonious working relationship and in accordance with applicable laws and regulations. Wage policies, especially regulated in the Labor Law, have the purpose of protecting workers' rights and ensuring welfare. That regarding wage policies for workers in the form of minimum wages, wage components, protection of workers' rights and labor welfare.
Wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Hukum bagi Orang Atau Badan yang Menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dimas Purnayoga Rakayoni; Subekti Subekti; Ernu Widodo
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Februari : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v2i1.653

Abstract

That housing and settlement development by private business entities is compatible with the Sustainable Development Goals (SDGs) or can also be called Sustainable Development Goals (SDGs) is a sustainable development agenda initiated and agreed upon by the United Nations. Meanwhile, the construction of houses by individuals or individuals is very inconsistent with the programs or agendas set forth by the national and world governments. Of course, if we examine further, the development carried out by each person is very contrary to "participating in implementing world order" as described in the preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The legal issue of this normative legal research: What is the government's authority in the implementation of housing development? How is the legal protection for people or entities that organize housing development in Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas? The government's authority in the implementation of housing development includes policy regulation, implementation supervision, housing provision facilitation, inter- government coordination, community empowerment, and education. Through this authority, the government seeks to create a decent and sustainable residential environment for all levels of society. Legal protection for persons or entities that organize housing development is comprehensively regulated in Law No. 1 of 2011 concerning Housing and Residential Areas. Legal protection includes: 1. Community Rights. 2. Developer's Obligations. 3. Sanctions for Violations. 4. The Role of the Government.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELANGGARAN UPAH MINIMUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN Sumardi, Sumardi; Subekti, Subekti; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa pelanggaran upah minimum yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu isu penting dalam hubungan industrial yang sering kali dihadapi oleh pekerja dan pengusaha. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat mengakibatkan kerugian bagi pekerja serta menurunkan hubungan harmonis antara pekerja dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah penyelesaian sengketa dalam pelanggaran upah minimum, mulai dari penyelesaian secara bipartit, mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja, perundingan tripartit di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hingga langkah hukum lebih lanjut melalui banding atau kasasi. Selain itu, artikel ini juga akan menjelaskan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan upah minimum, serta hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur penyelesaian sengketa ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil bagi kedua belah pihak dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim usaha yang kondusif.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAYARAN UPAH DIBAWAH MINIMUM Ireine Firsty Rahayu; Ernu Widodo; Subekti, Subekti; Y Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap pembayaran upah di bawah minimum merupakan aspek penting dalam perlindungan hak-hak pekerja serta mewujudkan keadilan sosial dalam dunia ketenagakerjaan. Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku dapat merugikan pekerja, menyebabkan ketimpangan ekonomi, dan menciptakan hubungan industrial yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pembayaran upah di bawah minimum, serta untuk menggali mekanisme hukum yang ada dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Fokus penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar upah sesuai ketentuan, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya penegakan hukum pidana dalam menciptakan keadilan dan perlindungan bagi pekerja.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA SORONG Gloria Viona Pattikawa; Yoyok Ucok Suyono; Dudik Djaja Sidarta; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aksi kejahatan begal di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat. Menurut indeks kejahatan dunia, mencatat di tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat 20 negara yang mempunyai potensi kejahatan sangat tinggi. Terkhusus di Kota Sorong, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Sorong. Dalam hukum di Indonesia sendiri pada dasarnya aksi pembegalan tidak diatur khusus, akan tetapi dapat dilihat dari unsur-unsurnya bahwa tindak pidana ini dapat disamakan dengan tindakan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi kejahatan begal adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah upaya preventif dan upaya represif.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) YANG MENJADI KORBAN CYBER BULLYING Abdillah Satar; Sri Astutik; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bullying tidak hanya dilakukan secara langsung tapi juga lewat media sosial. Tindakan cyber bullying kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sering juga terjadi yang mengakibatkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mengalami trauma kepanjangan, sehingga perllu diberikan perlindungan dan dilakukan upaya pencegahannya. Tujuan penelitian ini akan membahas Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi korban Cyber Bullying dan Perang Linkungan dalam pencegahan cyber bullyin terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum tentang perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain perlindungan fisik dan perlindungan psikologi, merahasiakan identitas korban, pendampingan khusus saat melakukan pelaporan atau proses hukum, dan menjerat pelaku cyber bullying dengan sanksi pidana berdasarkan undang-undang. Lingkungan yang mendukung, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah, memiliki peran penting dalam pencegahan cyberbullying terhadap ABK. Kolaborasi yang baik di antara semua pihak dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman dan inklusif bagi ABK.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) ATAS TINDAKAN PIDANA ANCAMAN DARI KOMSUMEN Dony Adhitama Kurniawan; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan konsumen yang merugikan yang sering terjadi pada saat pembayaran menggunakan sistem COD yaitu penolakan pembeli untuk membayar barang yang telah diterimanya yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Seringkali juga disertai pengancaman kurir dengan senjata tajam maupun senjataapi oleh pelanggan buntut dari pembeli yang menolak membayar barang yang diterimanya dan menurut Pasal 368 KUHP dapat digolongkan sebagai perbuatan pemerasan dan pengancaman (selanjutnya disebut KUHP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kurir Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Atas Tindakan Pidana Ancaman dari Komsumen. Metode penelitian digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi kurir perlu dipertimbangkan dan mungkin dikodifikasikan untuk mencakup aspek-aspek tertentu yang dapat memberikan keamanan dan jaminan terhadap hakhak mereka, Pentingnya memahami dan mengenali hak dan kewajiban kurir dalam perjanjian kerjasama, terutama terkait pembayaran COD, menjadi hal yang krusial.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PENGGUNA E - COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI Nurul Hidayat; Subekti, Subekti; Sri Astutik; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Maraknya penggunaan e-commerce di era digital meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi serta sejauh mana efektivitas UU No. 27 Tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data serta sanksi administratif maupun pidana, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pengawasan, literasi digital masyarakat, dan kesiapan lembaga pengawas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta sinergi antar lembaga untuk memastikan perlindungan data pribadi dapat terwujud secara optimal di ranah e-commerce.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI Suriyo, Suriyo; Sri Astutik; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara, terutama dari segi penerimaan pajak dan pengawasan terhadap produk tembakau ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang jelas, seperti dalam Undang-Undang Cukai dan peraturan pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta maraknya jaringan distribusi ilegal yang sulit dilacak. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, Bea Cukai, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai.