Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KOPERASI PONPES AL-MUJTAMA Nuraida sayyidati; Musfik; Zahrotul aini
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2266

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi pada koperasi di ponpes Al-Mujtama’. Koperasi menjadi bentuk salah satu ekonomi kerakyatan yang memiliki asas dengan berlandaskan kebersamaan dan gotong royong. Pembahasan pertama tentang prinsip-prinsip koperasi yang merupakan jiwa dari koperasi dan juga sebagai indikator untuk membedakan koperasi dengan badan usaha non koperasi. Pada lingkungan pesantren koperasi menjadi hal penting karena mampu menjadi intrumen dasar pemberdayaan ekonomi dengan manafaat yang akan diberikan baik kepada santri dan masyarakat sekitar. Pada artikel ini membahas tentang implementasi prinsip-prinsip koperasi dalam pemberdayaan ekonomidi koperasi ponpes Al-Mujtama’. Beberapa penerapanya antara lain prinsip keanggotaan suka rela, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian, pendidikan, kerjasama dan kepedulian terhadap organisasi, dengan hal tersebut koperasi mampu berdampak dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya. Koperasi memberikan dampak positif dari implementasinya dengan mencakup peningkatan akses modal, proses terbentuknya jiwa kewirausahaan, serta lapangan kerja yang tercipta. Maka dari itu koperasi sebuah tujuan baik untuk di implementasikan yang dalam hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 yang manyatakan bahwa bangun usaha di Indonesia selain Koperasi adalah Perusahaan Negara (BUMN/D) dan Perusahaan Milik Swasta (BUMS), namun semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional merupakan cita cita yang harus diwujudkan.
KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT Nisa’, Jamilatun; Zahrotul Aini; Lailatul Qomariyah; Yudi Widagdo Harimurti
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/3v4hqm62

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Regulasi ini membuka kembali peluang ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang sejak tahun 2003 karena dampak buruknya terhadap ekosistem pesisir. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berfokus pada koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, serta antara aturan hukum dan norma hukum. Artikel ini menganalisis konsistensi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pemerintah beralasan kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur, ekspor pasir laut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, serta menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.