Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Bina Praja Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Ahmad, Gazali
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia Ahmad, Gazali
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i4.15488

Abstract

Peredaran gelap narkoba dikategorikan sebagai tindak kejahatan terorganisis transnasional dan ancaman yang bersifat nonmiliter untuk pertahanan negara. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang luas dan bersifat rahasia baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) diperlukan untuk menghadapi permasalahan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang semakin hari semakin meluas. Dalam menghadapi kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba membuat penanganan permasalahan tersebut harus lebih efektif. Penelitian ini bertujuan membahas kebijakan dan strategi BNN dalam menghadapi ancaman non militer berupa kejahatan transnasional peredaran gelap narkoba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah (1) Kebijakan dan strategi yang dilakukan BNN melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), (2) Pemerintah Daerah memberikan peran kepada BNN untuk mengadvokasi pengambilan kebijakan yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan dan program P4GN, (3) BNN dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota melalui BNNK di masing- masing wilayah, (4) sinergitas yang dilakukan BNN dan Pemerintah Daerah terkendala dengan belum adanya Perda yang mengatur pelaksanaan kegiatan bersama, (5) proses sharing anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penanggulangan peredaran gelap narkoba terganggu.
Harmonisasi Kebijakan Pidana dan Non-pidana dalam Tata Kelola Pengendalian Narkotika di Indonesia Ahmad, Gazali; Nashriana; Yuningsih, Henny
Jurnal Bina Praja Vol 17 No 3 (2025): [Sedang Berjalan]
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.17.2025-2836

Abstract

Background of Study: The circulation of narcotics in Indonesia has evolved into a complex, asymmetrical threat, demanding a policy reorientation from a purely punitive approach (war on drugs) to collaborative governance, especially following the enactment of Law No. 1 of 2023 (the National Criminal Code). The problem: A repressive penal approach has proven unsuccessful in reducing prevalence and has instead led to extreme overcapacity in correctional institutions, while regional autonomy has not been optimal in supporting prevention due to sectoral egos. Gap of Study: There has been no comprehensive study that integrates the analysis of the new criminal law transition with the collaborative governance model of local government. Theory: This study uses Friedman’s Legal System Theory (Grand), Barda Nawawi Arief’s Criminal Policy (Middle-Range), and Ansell & Gash’s Collaborative Governance (Applied). Aim: Analyzing the harmonization of penal-non-penal policies and reconstructing a collaborative governance model. Research Question: How is the harmonization of legal construction after Law No. 1 of 2023 and how does the collaborative model overcome institutional fragmentation? Method: Juridical-normative with a sociological approach based on secondary data. Results: The National Criminal Code changes the death penalty into a special penalty with a probationary period, requiring the readiness of a rehabilitation structure. Discussion: The failure of penal is due to the disorientation of the legal structure, while non-penal is hampered by weak regional institutional design. Conclusion: Effective drug control requires a balance between criminal policy and facilitative regional leadership. Recommendation: Implementation of the Hexa-Helix collaboration model and integration of P4GN indicators into regional development planning documents (RPJMD/IKU) and the issuance of rehabilitative prosecution guidelines.
Co-Authors Nashriana Yuningsih, Henny