Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Revitalisasi Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Perspektif Penetapan Penunjukan Wali Anak Sudira, I Ketut; Maharani, Natalia
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.49930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peran Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai pengawas dalam penetapan perwalian anak, mengingat dalam praktiknya pengadilan seringkali tidak melibatkan BHP, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang oleh wali yang merugikan anak sangat tinggi. Peraturan perwalian yang berlaku sejak masa kolonial Belanda telah dihapus dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, namun ketentuan formal tentang tugas BHP masih berlaku selama tidak diatur dalam undang-undang baru. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah peran BHP dalam mengawasi pelaksanaan perwalian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BHP. Hasil penelitian menunjukkan adanya disarmonisasi dalam perundang-undangan terkait peran BHP, yang mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi anak di bawah perwalian. Keterlibatan BHP sebagai pengawas dalam perwalian sangat penting untuk menjamin kepentingan terbaik anak, serta perlunya peninjauan dan harmonisasi peraturan terkait agar peran BHP lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pentingnya reformasi regulasi perwalian untuk memperkuat pengawasan BHP guna mencegah tindakan merugikan terhadap anak di bawah perwalian.
Effectiveness of International Legal Instruments in Preventing and Eradicating Human Trafficking: Palermo Protocol Implementation Study Maharani, Natalia; Widagdo, Setyo; Istiqomah, Milda; Puspitawati, Dhiana; Anditya, Ariesta Wibisono
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 9 Issue 1 (2026) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v9i1.15370

Abstract

Human trafficking is a complex, transnational crime intrinsically linked to human rights violations, requiring a holistic legal response at both international and domestic levels. The Palermo Protocol has served as an essential international legal instrument; yet, it continues to face numerous problems. This research aims to assess the effectiveness of the Palermo Protocol as an international legislative instrument for the prevention and eradication of human trafficking by analyzing its implementation in Indonesia and the Philippines. The research methodology utilized is normative juridical, integrating legislative, conceptual, and comparative legal frameworks. The results indicate that the Palermo Protocol is relatively effective in promoting legal harmonization and establishing institutional frameworks in ratifying nations; yet, it has not completely bridged the gap between international standards and their practical implementation. In Indonesia, fragmented authority, the limited competence of law enforcement officials, and an inadequate integrated data system present substantial obstacles to victim identification and protection. The Philippines, on the other hand, has a more cohesive legal and institutional framework that makes it easier to adopt international norms. However, it still struggles to do so because it relies on external resources and faces structural problems such as poverty, labor migration, and gender inequality. This study finds that the Palermo Protocol works well as a global standard, but it hasn't done much to lower the number of people who are trafficked. Consequently, improving the protocol's effectiveness requires evolving from a passive, normative framework into an active, accountable, victim-centered legal system harmonized with extensive socio-economic policies.