Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IKRA-ITH ABDIMAS Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Satino , Satino
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Automotive Engineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Electrical & Electronics Engineering Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rintisan Kader Binaan Bela Negara Mengawal Generasi Anti Narkoba Yuli W , Yuliana; Satino , Satino; Suherman , Suherman; Widoretno Putri , Citraresmi; Suprima , Suprima; Benedictus Roring, Edward
IKRA-ITH ABDIMAS Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal IKRAITH-ABDIMAS Vol 8 No 3 November 2024
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37817/ikra-ithabdimas.v8i3.4096

Abstract

Rehabilitasi penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam upaya menanggulangi terhadap bahayanya terhadap penyalahgunaan narkotika, menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim antara putusan rehabilitasi dan pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori pembuktian kejahatan dan teori rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut, berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP, hakim untuk menentukan sah atau tidaknya terdakwa dan untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa harus memiliki empat syarat, yaitu: dua alat bukti yang sah, hakim harus yakin bahwa terdakwa bersalah melakukan hal itu, dengan adanya saksi, surat dan barang bukti itu sendiri. Setiap tindak pidana pasti ada sanksi yang dibuktikan dalam proses persidangan dan harus ada putusan hakim. Dalam memutus tindak pidana narkotika terkait penyalahgunaan narkotika Golongan I selain tumbuhan, hakim wajib memberikan rehabilitasi medik dan sosial. Keleluasaan hakim untuk memutus tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 127 jo Pasal 103 UU Narkotika.
Board of Directors’ Responsibility in The Implementation of Know Your Customer (Kyc) in The Case of Default by Debtors (CASE STUDY NO. 266/PDT.G/2012/PN. SBY) Syahir, Fabhian Halky; Satino , Satino
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 11 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian dan Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i11.5140

Abstract

The suboptimal implementation of Know Your Customer (KYC) by bank directors contributes to the increase in non-performing loans (NPLs). This normative legal research analyzes the legal responsibility of directors for the failure to implement KYC in the context of debtor default, as well as the integration of KYC in creditworthiness analysis (5C). The results show that KYC has evolved into a fundamental instrument of the board of directors' duty of care, which is functionally integrated to validate the Condition and Collateral criteria. Analysis of Decision No. 266/Pdt.G/2012/PN. SBY indicates that KYC failure constitutes a breach of fiduciary duty that has a causal relationship with the bank's losses. This negligence opens up multidimensional liability for directors, including administrative sanctions, civil lawsuits (Article 1365 of the Civil Code), and potential criminal liability (TPPU). The board of directors holds full responsibility to ensure the effectiveness of KYC as a key pillar of Good Corporate Governance (GCG) to mitigate credit and legal risks.
Co-Authors Benedictus Roring, Edward Suherman , Suherman Suprima , Suprima Syahir, Fabhian Halky Widoretno Putri , Citraresmi Yuli W , Yuliana