Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Tanah Ulayat dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Abu Bakar Rosyid Basalamah; Sri Wahyuni Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2331

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi simbol transformasi peradaban Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan terdesentralisasi. Namun, pembangunan IKN memunculkan tantangan serius terkait perlindungan hak masyarakat adat, khususnya atas tanah ulayat. Tulisan ini menganalisis kerangka hukum yang berlaku, termasuk UUD 1945, UUPA, UU IKN, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menyoroti kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi di lapangan. Kajian ini juga mengidentifikasi persoalan operasional, seperti keterbatasan pemetaan wilayah adat, lemahnya mekanisme konsultasi PADIATAPA/FPIC, serta minimnya kompensasi yang memperhatikan aspek kultural. Analisis menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif, pembangunan IKN berpotensi memicu konflik agraria berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan percepatan pemetaan wilayah adat, penerapan PADIATAPA secara substantif, kompensasi yang holistik, serta pembentukan forum mediasi multi-pihak untuk memastikan keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat adat