Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dinamika Hukum Konstitusi Dalam Krisis Kesehatan Global: Analisis Terhadap Kebijakan Publik Dan Hak Asasi Manusia Tenry Hermawan; Angga Febrian Nugroho; Ade Fartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2496

Abstract

Krisis kesehatan global akibat pandemi COVID-19 menjadi momentum penting dalam meninjau kembali relasi antara hukum konstitusi, kebijakan publik, dan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan prinsip konstitusionalisme dalam situasi darurat kesehatan serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menggunakan data sekunder dari literatur resmi, buku, serta jurnal hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan publik selama krisis kesehatan sering kali menimbulkan dilema antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan hak, namun harus tetap mengacu pada prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dalam konteks ini, prinsip konstitusionalisme berperan sebagai instrumen pengendali agar kebijakan darurat tidak berubah menjadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya reformulasi mekanisme hukum darurat yang lebih adaptif dan berbasis hak asasi manusia untuk menghadapi potensi krisis di masa mendatang
Transformasi Konsep Pemerintahan Nabi Muhammad SAW dalam Bingkai Hukum Tata Negara Islam dan Implementasinya di Indonesia Modern Muhammad Refan Sauqi; Nisfu Ruwaihan; Tenry Hermawan
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 6 (2025): November: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i6.708

Abstract

This study examines the transformation of Prophet Muhammad’s concept of governance within the framework of Islamic Constitutional Law and its relevance and implementation in Indonesia’s modern governmental system. The governance established by the Prophet in Medina laid the foundation of a state order grounded in monotheism, justice, consultation, and the rule of law. These principles reflect the essence of Islamic governance that upholds morality, equality, and social responsibility. This research employs a qualitative approach using normative-historical methods by exploring classical and constitutional Islamic sources such as the Medina Charter, the Qur’an, and Hadith, then comparing them with Indonesia’s constitutional principles as embodied in the 1945 Constitution. The findings indicate a strong alignment between the values of Prophet Muhammad’s governance and Indonesia’s constitutional system, particularly in aspects of social justice, people’s participation, and respect for the law. Nonetheless, differences exist in terms of the foundation of power legitimacy and the source of legal authority. The study concludes that the governance model of Prophet Muhammad can serve as a moral and ethical reference for strengthening modern Indonesian governance without altering the democratic principles of Pancasila. Thus, the universal values of Islamic governance remain relevant and adaptable to the modern state context..