Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Harmonisasi Sistem Peradilan Hukum Adat dan Hukum Negara Republik Indonesia Ade Fartini
Al Ahkam Vol. 11 No. 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v11i1.2807

Abstract

.
Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Ade Fartini
Al Ahkam Vol. 12 No. 2 (2016): Juli-Desember 2016
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v12i2.2819

Abstract

.
Fenomena Common Law: Pertarungan Hukum Nasional dan Hukum Adata dalam Sanksi Pidana Ade Fartini
Al Ahkam Vol. 11 No. 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v11i2.2851

Abstract

.
Penguatan Pendidikan Pesantren Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Bazari Syam; Ade Fartini
Al Ahkam Vol. 18 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v18i1.6180

Abstract

The Indonesian constitution UUD 1945 has a mandate to educate the nation's citizens by upgrading the human resources through education and in particularly, that deals with the Law Nomor 20/2003 on National Education as a government effort to upgrade the education. The Indonesian education recognizes both formal education as well as an informal one. Pesantren Education as the oldest education institution in Indonesia has special and unique characteristics. Even though its existence has been so long time, however it still has a minor attention from the government. Since the Indonesian independence, the Pesantren has no special protection in which protects the Pesantren specifically in the Nasional Education Law System. There is only one chapter that mentions Pesantren so that it makes the problems and challenges collides each other due to the absence of exacting law. It is an essential for the government to make and validate the born of Law Nomor. 18, 2019 on Pesantren as an effort to give a big chance for Pesantren to maintain the quantity as well as the quality of the Pesantren in order to have competition and professional aspects, so that the Pesantren will be able to produce graduates amidst the Globalization Era, and come up with the better education quality services.
PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN PADA HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Fakry Fahrial; Ade Fartini
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i8.1142

Abstract

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum apabila perkawinan itu merupakan suatu perkawinan yang sah. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempermudah hubungan antarmanusia, antarbangsa, dan antarnegara dalam segala aspek kehidupan. Salah satu dampaknya adalah munculnya perkawinan antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan, termasuk pekerja Indonesia dan pekerja dari negara lain. Perkawinan berbeda kewarganegaraan seringkali menimbulkan banyak permasalahan terutama mengenai proses pencatatan perkawinan yang akan berlangsung, baik di negara asal calon suami maupun di negara asal calon istri. Tata cara perkawinan campur menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa ketentuan perkawinan antara pasangan yang berkewarganegaraan berbeda dikembalikan kepada masing-masing pihak dengan menggunakan hukum negara calon suami atau menggunakan hukum negara calon istri. Permasalahan yang timbul dalam tata cara perkawinan campuran beda kewarganegaraan timbul pada tahap penyiapan akta oleh panitera dan pada tahap penyiapan surat-menyurat atau dokumen-dokumen lainnya. Solusi dari permasalahan yang timbul dalam tata cara perkawinan campuran yang disiapkan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan informasi yang jelas dan menyediakan website bagi pasangan yang akan menikah. Orang yang melakukan kejahatan ini harus menghadapi konsekuensi yang berat.
Partisipasi Pesantren Dalam Upaya Mendukung Halal Lifestyle Ade Fartini; Afiza Zahra
NUMADURA: Journal of Islamic Studies, Social, and Humanities Vol. 2 No. 2 (2023): Journal of Islamic Studies, Social and Humanities
Publisher : LPTNU Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58790/jissh.v2i2.14

Abstract

Pesantren is an Islamic educational institution that can be a model for facilitating, promoting, and empowering to mobilize the community to understand and implement the lifestyle of halal as a part of the Islamic teachings and religious awareness of doing the command from Allah SWT as stipulated in Al-Baqarah, chapter 168, chapter 173, chapter 219 and in Al-Maidah, chapter 3. The writer uses the descriptive-qualitative analysis model in this research. The importance of halal awareness is an implementation of the values of Islamic teachings. Indonesian human resources is a big halal market due to the large number of the Muslim population. The Pesantren Institution with the size of the Islamic population in which close to the community meets the requirement to be the government partner in participating, empowering, and socializing the halal lifestyle to the community, especially the llamas, kiai, Ustaz, and santri who have an outstanding understanding on Islamic teachings to propel the healthy and halal lifestyles. The guarantee on halal lifestyle usage has been stipulated through Indonesian Law No. 33, 2014 on the Halal Guaranteed Products. The halal regulation has been made and validated as a protection from the state towards its citizens.
Hukum Perjanjian Pra Nikah Perspektif Hukum Perdata Adelia Nova; Ade Fartini
Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Qadlaya
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qadlaya.v3i1.1624

Abstract

Peristiwa hukum yang akan dilalui manusia yang terpenting adalah perkawinan. Perkawinan campuran di Indonesia, merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi Dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan juga di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata.Ketentuan dalam Hukum Perdata Internasional yakni dalam suatu permasalahan harus terdapat unsur asing di dalamnya, Hal ini tidak bisa diubah. Jika banyak syarat terpenuhi, yaitu jika melanggar "ketertiban umum" dan jika penggunaan undang-undang asing merupakan penyelundupan hukum, unsur asing tersebut dapat dicoret. Mengenai bentuk dari perjanjian kawin, dengan jelas menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris Kemudian untuk isi prenuptial agreement wajib dituangkan kedalam akta Notaris dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Jika tidak dilakukan pengesahan sesuai yang ditentukan, maka prenuptial agreement tersebut akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
Presidential Term Restrictions (A Comparative Study of Indonesia and the United States in the Perspective of Constitutional Law) Iip Rohul Wahidah; Ade Fartini
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 3 Nomor 2 April 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/sultan_htn.v3i2.12701

Abstract

This study aims to compare the regulation of presidential term limits in both countries, examine their effectiveness in maintaining democratic principles, and analyze their implications for political stability and control of executive power. The method used is a normative juridical method with a comparative approach. The data used includes primary data (the 1945 Constitution and the 22nd Amendment to the US Constitution), secondary data (books, journals, and scientific articles), and tertiary data (legal dictionaries and encyclopedias of constitutional law). The results of the study show that the presidential term limit is effective in maintaining the principle of checks and balances and preventing power being centralized in one individual. The difference in regulation between Indonesia and the United States lies in the number of presidential terms and duration. In Indonesia, these restrictions serve as a correction to past experience, while in the United States, these restrictions arise after public concerns after Roosevelt's leadership. The implications of this arrangement affect political stability and the process of power rotation in both countries.
Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis di Indonesia Sizca Amelia Suwarno; Hanna Syarifatunnajihah Al-Aliyah Al-Kamila; Fadiya Annisa Salsabila; Verrel Faleria Krisna; Ade Fartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2366

Abstract

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran hukum konstitusi dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia, dengan fokus pada prinsip konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap tata kelola demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur ilmiah, dan hasil penelitian relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum konstitusi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengatur, pengawas, sekaligus pelindung hak politik warga negara, serta Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal konstitusi (guardian of the constitution) yang memastikan proses elektoral berjalan sesuai asas LUBER JURDIL. Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi, peningkatan kesadaran konstitusional masyarakat, serta pembenahan sistem hukum agar Pemilu di Indonesia benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat secara substantif dan berkeadilan