Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBATALAN SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (SPPHT) DIBUAT PEWARIS DIHADAPAN CAMAT OLEH AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PDT.G/2015/PN.SKL) Kurniawan putra; Muhammad yamin; Maria kaban; Aflah Aflah
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tentang pembatalan Surat Pelepasan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh Para ahli Waris terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pewaris dihadapan Camat Pulau Banyak yang kegunaan tanah tersebut dibangun Gedung Sekolah Menengah Umum (SMU) Pulau Banyak. Kasus ini telah diajukan oleh para Ahli Waris ke Pengadilan Negeri Singkil. maka diperlukan penelitian yang berkaitan dengan pembatalan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (sppht) dibuat pewaris dihadapan camat oleh ahli waris (studi putusan nomor 2/pdt.g/2015/pn.skl). Bagaimana ketentuan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppht) yang dibuat Pewaris di hadapan Camat. Bagaimana kekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppht) yang dilakukan di hadapan Camat. Bagaimana analisa pertimbangan dan keputusan hakim berkaitan pembatalan surat Pelepasan Hak Atas Tanah (Sppht) yang dibuat pewaris dihadapan camat oleh ahli waris berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.SKL Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dan Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan membaca dan menelaah berbagai literatur dan bahan baca serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pada prinsipnya pelepasan hak atas Tanah dapat dibuat oleh Notaris dan Camat. Berdasarkaan Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 huruf a angka 2 menentukan Hak milik hapus bila penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah merupakan salah satu kewenangan seorang Camat berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Permen Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Akta yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara merupakan akta otentik yang mengikat terhadap para pihak dan menjadi bukti yang sempurna di depan pengadilan.Pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Nomor 2/PDT.G/2015/PN.SKL Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi
WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENGECER KEPADA DISTRIBUTOR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK DENGAN SISTEM TERM OF PAYMENT Gahfi Saelandra Batubara; Rosnidar Sembiring; Aflah Aflah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4266

Abstract

Abstract:This study discusses breach of contract (wanprestasi) committed by retailers toward distributors in the context of product sales transactions using a term of payment system. The breach, specifically related to delayed or unfulfilled payments by the retailer, results in operational and cash flow problems for the distributor. This research adopts a normative juridical approach, utilizing literature review and document analysis as data collection techniques. The analysis reveals that the legal relationship between the retailer and the distributor in sales transactions under a term of payment system arises from a sales agreement mutually agreed upon by both parties. Dispute resolution options available to the distributor include both litigation and non-litigation legal efforts. In practice, when a breach of contract is committed by the retailer, distributors tend to prefer non-litigation dispute resolution. This preference is due to the lack of legal certainty regarding specific sanctions against breaching retailers, as well as considerations related to company image and the high costs associated with litigation.  Keyword:Breach of Contract, Dispute Resolution, Distributor–Retailer Relationship,  Term of Payment  Abstrak: Penelitian ini membahas wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer kepada distributor dalam transaksi jual beli produk dengan sistem term ofpayment. Wanprestasi terkait pembayaran yang dilakukan pengecer yang bermula dari transaksi term ofpayment, mengakibatkan terjadinya permasalahan kegiatan operasional cashflow distributor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan hukum Pengecer dan Distributor dalam transaksi jual beli dengan sistem term ofpayment timbul dengan adanya perjanjian jual beli barang yang disepakati kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dapat diupayakan distributor yaitu dengan menempuh upaya hukum litigasi maupun non litigasi. Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer biasanya distributor lebih mengutamakan penyelesaian sengketa non litigasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum sanksi yang secara khusus bagi pengecer yang melakukan wanprestasi dan pertimbangan imej perusahaan serta biaya yang dibutuhkan untuk upaya hukum secara litigasi.  Kata kunci: Distributor, Pengecer, Perjanjian, Wanprestasi  Â