Revolusi kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2014 hingga 2017 telah membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tiga aspek utama dari kepemimpinan Ahok: ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan, transparansi menyeluruh dalam administrasi, dan inovasi dalam meningkatkan partisipasi publik. Pendekatan Ahok yang tegas, terbuka, dan mengganggu telah mendorong perubahan dalam birokrasi Jakarta, meskipun juga menimbulkan polarisasi sosial dan politik. Penelitian ini meninjau kebijakan-kebijakan kontroversial seperti penertiban area ilegal dan pemindahan pemukiman di sepanjang sungai, serta penerapan sistem e-budgeting dan aplikasi Qlue untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah. Melalui analisis ini, artikel ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana revolusi gaya kepemimpinan dapat memicu perubahan sistemik dalam pemerintahan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan perlawanan budaya yang rumit.