Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian
Kartikawati, Trisda
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN Kartikawati, Trisda; Saleh, Moh.
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 2 (2024): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i2.5897

Abstract

Di Indonesia pelaksanaan Pemilu mengadopsi sistem demokrasi. Pemilu sebagai pelaksanaan yang demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Salah satu persoalan yang marak dalam Pemilu adalah masih banyaknya perkara yang berkaitan dengan praktik politik uang (money politic), manipulasi hasil suara pemilu serta pencoblosan lebih dari sekali. Tetapi akhir-akhir ini para calon menggunakan taktik curang seperti penggunaan dokumen palsu, kampanye di luar jadwal serta mengganggu larangan kampanye dengan melibatkan PNS/TNI/Polri. Dengan adanya hal tersebut peneliti ini meneliti tanggung jawab yang diberikan atau sanksi bagi para calon yang menggunakan dokumen palsu saat pendaftaran. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pada penelitian ini tanggung jawab administratif bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen yaitu mengundurkan diri atau dikeluarkan dari pencalonan. Dan tanggung jawab hukum bagi calon anggota legislatif yang melakukan pemalsuan dokumen bahwa klasifikasi tindak pidana pemilihan sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2012.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL SELAMA BEKERJA DI KAPAL ASING Kartikawati, Trisda; Saleh, Moh.
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 8 No 2 (2024): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v8i2.5725

Abstract

Indonesia menduduki peringkat ke-3 produksi perikanan tangkap, yaitu sebesar 6,71 juta ton pada tahun 2018. Namun Indonesia juga kekurangan lapangan pekerjaan, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja diluar negeri. Dalam penelitian ini akan membahas pekerja migran yaitu awak kapal yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan pekerjaan atau jabatannya yang sesuai dan tercantum di dalam buku sijil dan atau perjanjian kerja laut (PKL). Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Penelitian fokus untuk menelaah dan mengkaji berbagai literatur berkaitan dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran juncto Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dan undang-undang lainnya. Hasil dari penelitian ini yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal selama bekerja di kapal asing yaitu menurut hukum nasional bahwa perlindungan awak kapal berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran dan bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal selama bekerja di kapal asing menurut hukum internasional adalah konvensi International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention.
Co-Authors Moh. Saleh