Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Nur Hayaty
Unknown Affiliation
Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN Nur Hayaty
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kerja dan juga organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan dalam pengadilan. Berdasarkan penelitian hukum normatif dapat disimpulkan bahwa kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Dalam konteks pengadilan, organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan memainkan peran kunci untuk memastikan kelancaran proses hukum dan administratif. Tata kerja kepaniteraan berkaitan erat dengan kebutuhan untuk mengatur dan menata proses administratif di lembaga-lembaga hukum, terutama pengadilan. Tata kerja kepaniteraan melibatkan pengembangan pedoman dan prosedur yang terstruktur untuk penanganan dokumen, perencanaan persidangan, dan koordinasi kegiatan administratif lainnya dan tata kerja kesekretariatan melibatkan upaya untuk menyusun struktur dan prosedur yang terorganisir guna mengelola tugas-tugas administratif dalam suatu organisasi
RELEVANSI FATWA DALAM REGULASI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL PERBANKAN Nur Hayaty
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan artikel ini untuk memperjelas perbankan syariah, proses fatwa di DSN-MUI, dan sumber perundang-undangan yang menjadi sumber fatwa. Sebagai bagian dari tinjauan literatur, penelitian ini mencari referensi teoritis yang dapat diterapkan pada kasus atau permasalahan yang ditemukan. Buku, jurnal, dan internet merupakan beberapa sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah pengumpulan data selesai, metode analisis deskriptif diterapkan pada informasi yang dikumpulkan. Kemajuan perekonomian Indonesia yang dilihat melalui kacamata industri perbankan sering kali disebut-sebut. Oleh karena itu, peraturan perbankan Islam sangat penting untuk berfungsinya bank tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan mendukung hal ini: UU Perbankan no. 10 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, dan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, yang paling mutakhir. Pasal 26 menyatakan bank syariah wajib menerapkan produknya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Otoritas KPS wajib menjelaskan dan memberikan pendapat mengenai cara memasukkan fatwa tersebut ke dalam Peraturan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Tujuannya agar undang-undang dapat menentukan bagaimana keterkaitan fatwa-fatwa DSN-MUI satu sama lain.
Co-Authors