Rati Rati
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN PENCUCIAN UANG Friska Larasati; Rati Rati; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap tipikor dan TPPU merupakan isu utama dalam hukum pidana ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam menangani kedua kejahatan tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan data empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif masih terhambat oleh faktor hukum, struktural, kultural, dan teknis. Penguatan koordinasi antar lembaga seperti KPK, PPATK, Kepolisian, dan kejaksaan diperlukan, seiring dengan peningkatan beban pembuktian dan pemulihan aset. Data dari KPK (2020–2024) menunjukkan peningkatan kasus korupsi dan pencucian uang, sementara IPK Indonesia 2024 tetap stagnan di angka 34. Oleh karena itu, penerapan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dapat menjadi kerangka kerja untuk mengevaluasi keberhasilan sistem hukum dalam menegakkan keadilan ekonomi.
Analisis Viktimologis Terhadap Efektivitas Penegakan UU No. 12 Tahun 2022 Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Rati Rati; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan menyeluruh dan fokus pada korban. UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diciptakan untuk memperkuat perlindungan dan memastikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban. Kajian ini menganalisis seberapa efektif penerapan UU TPKS dari sudut pandang viktimologi, terutama terkait hak-hak korban, akses keadilan, proses pemulihan, dan pencegahan terjadinya reviktimisasi. Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan normatif hukum dan sosial dengan analisis kualitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif, UU TPKS telah memberikan perlindungan bagi korban melalui dukungan, rehabilitasi, dan restitusi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti jumlah pendamping yang terbatas, kurangnya layanan pemulihan, keberlanjutan reviktimisasi, serta rendahnya angka laporan kejadian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas UU TPKS bergantung pada penguatan lembaga-lembaga terkait, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip viktimologi di setiap tahapan penegakan hukum.