Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unizar Recht Journal
L. Ahmad Tijani Isnaini
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Pramuwisata Dalam Pembangunan Kepariwisataan Berdasarkan Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Bahri, Syamsul; Isnaini , Atin Meriati; Isnaini, L. Ahmad Tijani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.130

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pramuwisata yang memiliki ijin dalam pembangunan kepariwisataan dan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi terhadap pramuwisata yang tidak memiliki ijin dalam bidang perjalanan wisata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia sesuai tema yang diangkat. Berdasarkan Hasil penelitian 1) bentuk perlindungan hukum terhadap pramuwisata yang memiliki ijin dalam pembanguna kepariwisataan, Peranan dari Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) sebagai lembaga formal yang berbadan hukum yang beranggotakan pramuwisata dari berbagai kalangan yang berbeda namun tetap satu tujuan yaitu meningkatkan citra positif dikancah kepariwisatan baik ditingkat nasional maupun internasional. 2) Bentuk sanksi terhadap pramuwisata yang tidak memiliki ijin dalam perjalan wisata, Pemberian sanksi pidana lebih mungkin memberi efek jera kepada biro perjalanan wisata dan pramuwista-pramuwisata yang sengaja mengulangi kesalahan kesekian kalinya dari sanksi tersebut akan lebih memberi ganjaran yang srius dan secara tidak langsung akan menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang sadar hukum. Revisi Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan agar eksistensi pramuwisata bisa tersosialisasi secara nasional, dengan begitu Pramuwisata tidak lagi bernaung hanya di lingkup Perda saja.
Kajian Putusan Hakim Dengan Perkara Nomor : 1378/Pdt.G/2022/Pa.Sel Terkait Pengalihan Hak Hibah Menjadi Waris Mansur Zaen; Ahmad Rifai; L. Ahmad Tijani Isnaini
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.240

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan hakim dengan perkara nomor 1378/Pdt.G/2022/Pa.Sel terkait pengalihan hal hibah menjadi waris dan bagaimana bentuk kekuatan hukum hibah orang tua kepada ahli waris sebelum pembagian warisan dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep sehingga dapat menemukan jawaban dari masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan dalam sekripsi ini yaitu Hibah dari orang tua kepada ahli waris sebelum pembagian warisan memiliki kekuatan hukum yang bervariasi, tergantung pada cara dan bukti hibah. Hibah lisan cenderung lemah dalam hukum positif, tetapi dapat diakui dalam hukum Islam jika memenuhi syarat tertentu. Pengakuan ahli waris dan bukti yang ada sangat penting untuk menentukan kekuatan hukum hibah. Putusan hakim menunjukkan bahwa hibah yang tidak dapat dibuktikan tidak dapat dipertahankan, sehingga harta harus dibagi di antara semua ahli waris. Hibah berperan penting dalam pengaturan harta waris, namun dapat menimbulkan sengketa jika tidak sesuai ketentuan hukum, sehingga semua pihak perlu memahami hak dan kewajiban serta melakukan pengalihan hak secara sah dan transparan. Sebaiknya hibah dilakukan secara tertulis dengan akta otentik untuk memperkuat kekuatan hukum dan menghindari sengketa, serta penting bagi semua pihak, terutama ahli waris, untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hibah dan warisan; melibatkan penasihat hukum atau notaris dalam proses hibah juga dianjurkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum, dan jika terjadi sengketa, penyelesaian melalui mediasi atau pengadilan harus dipertimbangkan untuk menjaga hak semua pihak.
Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hukum Acara Pidana) Sabarul Yaqin; Fathur Rauzi; L. Ahmad Tijani Isnaini
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 4 No. 1 (2025): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v4i1.244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan Persepektif Hukum Acara Pidana dan bagaimana Perlindungan Hukum Hak Tersangka Residivis Dalam Proses Penyidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dari hasil analisis Kajian Yuridis Perlindungan Hak Tersangka Residivis dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hukum Acara Pidana) Perlindungan hak tersangka residivis merupakan bagian penting dalam menjamin keadilan dalam proses penyidikan. Meskipun KUHAP telah mengatur hak-hak tersangka secara normatif, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya diskriminasi, pemberatan pidana, dan stigma sosial terhadap residivis. Ketimpangan kekuasaan antara penyidik dan tersangka serta kurangnya pemahaman hukum sering menyebabkan pelanggaran hak. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat agar proses penyidikan berjalan adil dan tidak diskriminatif. Perlindungan Hukum Hak Tersangka Residivis dalam Proses Penyidikan (Perspektif Hak Asasi Manusia) Dalam perspektif HAM, perlindungan terhadap tersangka residivis menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, tanpa memandang latar belakang pelanggaran hukum sebelumnya. Meskipun KUHAP dan UU HAM menjamin hak dasar tersangka, seperti bantuan hukum dan perlakuan adil, pelanggaran masih sering terjadi. Diperlukan pendekatan sistem peradilan yang terpadu serta komitmen negara untuk memperkuat pengawasan, memberikan edukasi hukum, dan mendukung reintegrasi sosial guna mewujudkan keadilan yang berkeadaban.
Co-Authors Ahmad Rifai Indradewa, Rhian Mansur Zaen Sabarul Yaqin Syamsul Bahri