This study aims to understand the role of the Department of Fisheries and Marine Affairs in empowering fishing communities in the coastal area of Tanah Kuning Village and to determine the factors that influence the empowerment of fishing communities in the coastal area of Tanah Kuning Village, Tanjung Palas Timur District, Bulungan Regency, North Kalimantan Province. The research method used in this study is a qualitative method. From the results of this study, it is known that the Department of Fisheries and Marine Affairs of Bulungan Regency has carried out its role by making several program activities for empowerment. The program activities are education and training, counseling and guidance, institutionalization or formation of fisherman groups, easy access to technology and communication and business partnerships. Activities made by the Fisheries and Marine Service of Bulungan Regency are based on the legal basis of government regulation No. 50 of 2015 concerning the empowerment of fish fishermen and small fish cultivators. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors that affect the empowerment. The supporting factors consist of business capital assistance and government policies, and the inhibiting factors consist of the quality of human resources and budget constraints.Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Dinas Perikanan dan kelauatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Desa Tanah Kuning dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Wilayah pesisir Desa Tanah Kuning Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan telah melaksanakan perannya dengan membuat beberapa program kegiatan untuk pemberdayaan. Adapun program kegiatannya yakni pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pembimbingan, kelembagaan atau pembentukan kelompok nelayan, kemudahan akses teknologi dan komunikasi serta kemitraan usaha. Kegiatan yang dibuat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan didasarkan dengan dasar hukum peraturan pemerintah No 50 Tahun 2015 Tentang pemberdayaan masyarakat nelayan ikan dan pembudidaya ikan-ikan kecil. Selain itu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi pemberdayaan tersebut. Faktor pendukung terdiri atas bantuan modal usaha dan kebijakan pemerintah, dan faktor penghambat terdiri atas kualitas SDM dan keterbatasan anggaran.