Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Peran Guru Sekolah Dasar dalam Pembelajaran Inklusif: Sebuah Tinjauan Literatur Zainuddin, Abd. Haris
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i3.669

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menekankan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam konteks ini, guru sekolah dasar memegang peran kunci sebagai fasilitator, pelaksana kurikulum, dan agen perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Artikel ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis literatur yang membahas peran guru sekolah dasar dalam pembelajaran inklusif dengan mengkaji empat dimensi kompetensi: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Metode yang digunakan adalah systematic literature review (SLR) dengan menganalisis 20 artikel terpilih dari jurnal nasional dan internasional dalam kurun waktu 2013–2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan guru dalam merancang pembelajaran adaptif, membangun relasi sosial positif, serta memiliki pemahaman dan sikap inklusif terhadap keragaman peserta didik. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan pelatihan, sarana pendukung, dan kolaborasi profesional. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas guru secara sistemik, berkelanjutan, dan kolaboratif agar dapat mewujudkan pendidikan dasar yang inklusif dan berkeadilan.
Peran Guru Sekolah Dasar dalam Pembelajaran Inklusif: Sebuah Tinjauan Literatur Zainuddin, Abd. Haris
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v5i3.669

Abstract

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menekankan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam konteks ini, guru sekolah dasar memegang peran kunci sebagai fasilitator, pelaksana kurikulum, dan agen perubahan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Artikel ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis literatur yang membahas peran guru sekolah dasar dalam pembelajaran inklusif dengan mengkaji empat dimensi kompetensi: pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Metode yang digunakan adalah systematic literature review (SLR) dengan menganalisis 20 artikel terpilih dari jurnal nasional dan internasional dalam kurun waktu 2013–2023. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan guru dalam merancang pembelajaran adaptif, membangun relasi sosial positif, serta memiliki pemahaman dan sikap inklusif terhadap keragaman peserta didik. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan pelatihan, sarana pendukung, dan kolaborasi profesional. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kapasitas guru secara sistemik, berkelanjutan, dan kolaboratif agar dapat mewujudkan pendidikan dasar yang inklusif dan berkeadilan.
Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern Malik, Mahar Muharram Hamzah Assabrun; Irwan, Irwan; Zainuddin, Abd. Haris
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.873

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari government menuju governance telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (network governance), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.
Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern Malik, Mahar Muharram Hamzah Assabrun; Irwan, Irwan; Zainuddin, Abd. Haris
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.873

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari government menuju governance telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (network governance), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.