Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Nur Aziah Eka Putri
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pengaruh Sertifikasi Tanah Massal terhadap Kepastian Hukum dan Pengurangan Sengketa Agraria Nur Aziah Eka Putri; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2341

Abstract

Program Sertifikasi Tanah Massal (PTSL) di Indonesia merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah sekaligus mencegah dan menyelesaikan sengketa agraria yang banyak terjadi di masyarakat.    Kepastian hukum atas kepemilikan tanah adalah fondasi krusial bagi pembangunan berkelanjutan, namun di Indonesia, hanya sekitar 45% dari 126 juta bidang tanah yang terdaftar resmi, menciptakan potensi sengketa dan konflik sosial. Penelitian ini menganalisis pengaruh program Sertifikasi Tanah Massal (PTSL) terhadap kepastian hukum dan pengurangan sengketa agraria. Menggunakan metode Hukum Normatif (Doktrinal) dengan pendekatan Perundang-undangan, penelitian ini mengkaji peraturan relevan dan data sekunder dari berbagai sumber. Temuan menunjukkan bahwa meskipun PTSL berhasil meningkatkan kuantitas sertifikasi, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan seperti ketidakakuratan data, birokrasi rumit, dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat. PTSL belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif, terutama bagi masyarakat rentan, dan justru dapat memicu konflik baru jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Akibatnya, pencapaian penyelesaian sengketa agraria dengan cara yang cepat, murah, dan adil belum optimal. Selain itu, masih terdapat ketimpangan gender dalam kepemilikan sertifikat serta kurangnya pengakuan terhadap sistem kepemilikan masyarakat hukum adat
Co-Authors Sri Wahyu Handayani