Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Yang Diberikan Pengadilan Agama Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atika Putri Jayanti; Maria Fransiska Owa Da Santo; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2377

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Latar belakang penelitian ini adalah masih adanya permohonan dispensasi kawin meski batas usia perkawinan telah ditetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hakim mempertimbangkan asas kepastian hukum dan perlindungan anak. Permohonan dikabulkan jika terdapat alasan mendesak seperti kehamilan, dan ditolak jika tidak memenuhi syarat hukum maupun administrasi. Implementasi ini menunjukkan upaya pengadilan dalam menegakkan hukum secara adil dan melindungi anak di bawah umur
Problematik Yuridis Terhadap Pembayaran Royalti Lagu Pada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Redemtus Deferento Paldo Pone; Maria Fransiska Owa Da Santo; Ernesta Uba Wohon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2491

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti lagu kepada pencipta berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan dua masalah utama. Pertama, masih ada ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya wajib membayar royalti karena penggunaan istilah “setiap orang” dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3), sehingga menimbulkan tafsir ganda antara penyanyi dan penyelenggara acara. Kedua, terdapat ketidaksesuaian aturan antara Pasal 9 dan Pasal 23 serta belum adanya aturan jelas tentang praktik Direct Licensing, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembaruan dan penyelarasan aturan agar sistem pembayaran royalti menjadi lebih jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak