Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Ahkam Journal Of Human And Education (JAHE) Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Ernesta Uba Wohon
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Desa Silawan Sebagai Tindakan Pencegahan Terhadap Maraknya Perdagangan Orang Di Wilayah NTT Bahy Frederick J. Eryansan; Vinsensius Falo; Stefanus Don Rade; Yohanes Arman; Ferdinandus Lobo; Finsensius Samara; Maria Theresia Geme; Ernesta Uba Wohon; Yustinus Pedo; Dwityas W. Rabawati
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 2 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i2.297

Abstract

Secara umum masyarakat Desa Silawan memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang namun tidak memiliki wawasan yang luas tentang bahayanya dan modus-modusnya. Masyarakat Desa Silawan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hal tersebut sehingga tidak sedikit dari mereka pergi bekerja ke luar negeri dengan cara non prosedural yang dapat menjadikan mereka korban perdagangan orang. Karena itu perlunya diberikan pemahaman yang luas terkait ancaman perdagangan orang dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan tidak ada yang menjadi korban sekaligus mencegah agar masyarakat tidak menjadi oknum-oknum pelaku kejahatan tersebut. Setelah memberikan pemahaman, tim pengabdian juga melanjutkan dengan menguji pemahaman tersebut melalui pre-test dan post-test. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa terdapat masyarakat Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu yang pernah menjadi korban tanpa sadar karena itu perlunya dilakukan peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat akan hukum dan penanggulangan perdagangan orang.
Tu'a Golo's role in resolving land disputes between Poka indigenous people, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency Marsianus Ampat; Yustinus Pedo; Ernesta Uba Wohon; Don Rade, Stefanus
Al Ahkam Vol. 19 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v19i1.8962

Abstract

The Poka Indigenous People are part of the Manggarai community, also practicing matters related to Manggarai culture such as resolving land disputes between community members. This research was conducted to find out the role of Tu'a Golo in resolving disputes among the Indigenous People of the Poka Village, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency. Based on the results of the study, the role of Tu'a Golo in the Poka Indigenous People is to: Regulate and manage the socio-economic and cultural life of the community and resolve land boundary disputes of the Poka indigenous people. The role of Tu'a Golo in resolving land boundary disputes is as follows: 1) The role of Tu’a Golo in the dispute between Benyamin Bago and the Manggarai Regency Government. In this case, Tu'a Golo was presented by the police only as a witness. 2) The role of Tu’a Golo in the dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago, namely: receiving and assessing community reports regarding the disputed dispute, leading the lonto leok event in resolving cases, summoning tu'a-tu'a panga and witnesses, leading the event of reviewing the location of cases, deciding cases, being a witness in a case. The decision of the old golo regarding the land boundary dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago has binding force and applies to the parties, but is not final. According to the researcher, Tu’a Golo decision in the dispute between Alosius Sema and Benyamin Bago fulfilled the element of justice.
Problematika Pembuktian Hak Milik Atas Tanah Di Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan Mericiana Yulita Fin Tae; Benediktus Peter Lay; Ernesta Uba Wohon
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 3 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i3.479

Abstract

. Land rights are rights that are obtained from a legal relationship between the right holder and the land, including space above the ground and or space under the ground. The understanding of land rights is one of the individual rights to land, namely rights that give authority to the holders of the rights, whether individually or also as a group of people collectively or as a legal entity, to use in the sense of controlling, using and or taking advantage of certain land parcels. Ownership of land must have legal certainty, both customary law and land law or positive law concerning the certainty of land rights as property rights so as not to cause conflict. The method used by the author in collecting data is through surveys, interviews and studies of primary literature (books that talk about soil) and secondary literature (supporting books). Survey is a quantitative research using the same structured questions for everyone, then all the answers obtained by the researcher are recorded, processed, and analyzed.
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengalami Kerugian Akibat Ulasan Negatif di Media Sosial Paulinus Rolansa Dawa; Ernesta Uba Wohon; Benediktus Peter lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2397

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menjadikan media sosial sebagai ruang terbuka bagi konsumen untuk memberi ulasan terhadap produk UMKM. Namun, ulasan negatif yang tidak objektif seringkali merugikan pelaku usaha. Penelitian ini menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat ulasan negatif di media sosial dengan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum tersedia secara preventif dan represif, penerapannya belum optimal karena kekosongan hukum, kesulitan pembuktian, serta rendahnya literasi hukum digital. Diperlukan regulasi yang adaptif dan kolaborasi antara pemerintah serta platform digital guna menjamin kepastian hukum di ruang siber
Problematik Yuridis Terhadap Pembayaran Royalti Lagu Pada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Redemtus Deferento Paldo Pone; Maria Fransiska Owa Da Santo; Ernesta Uba Wohon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2491

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti lagu kepada pencipta berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan dua masalah utama. Pertama, masih ada ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya wajib membayar royalti karena penggunaan istilah “setiap orang” dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3), sehingga menimbulkan tafsir ganda antara penyanyi dan penyelenggara acara. Kedua, terdapat ketidaksesuaian aturan antara Pasal 9 dan Pasal 23 serta belum adanya aturan jelas tentang praktik Direct Licensing, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembaruan dan penyelarasan aturan agar sistem pembayaran royalti menjadi lebih jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak
Pelindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Bowaru Dalam Pengembangan Geothermal di Kecamatan Jerebu’u Kabupaten Ngada Mariana Marines Hardiyanti Meze; Ferdinandus Ngau Lobo; Ernesta Uba Wohon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2521

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat Bowaru dalam pengembangan proyek geothermal di Kecamatan Jerebu’u. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada Teori Keadilan John Rawls, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, dan Teori Pluralisme Hukum John Griffith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bowaru menghendaki perlindungan hukum preventif berupa partisipasi dalam perencanaan dan musyawarah adat, serta represif berupa kompensasi dan ganti rugi atas kerugian terhadap tanah ulayat dan situs sakral. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap hak masyarakat adat Bowaru belum optimal karena minimnya partisipasi dan lemahnya penegakan hukum. Diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat
Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Partij Terkait Perjanjian Pinjam Pakai Nama Di Desa Sedeoen Kabupaten Rote Ndao Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Hutang Di Bank NTT Jessica Eunike Lauwoie; Ernesta Uba Wohon; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2548

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta partij terkait praktik pinjam pakai nama (nominee) dalam perjanjian sewa tanah di Desa Sedeoen, Kabupaten Rote Ndao yang dijadikan jaminan hutang di Bank NTT, dengan latar belakang ditemukannya dua akta sewa menyewa identik namun dengan pihak penyewa berbeda; menggunakan metode hukum empiris kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administratif karena akta tersebut batal demi hukum melanggar Pasal 1320 dan 1335–1337 KUHPerdata, berpotensi melanggar Pasal 266 KUHP serta Pasal 15, 16, 38, 39, dan 40 UUJN sehingga disimpulkan bahwa notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365–1366 KUHPerdata dan Pasal 65 UUJN, serta perlu kehati-hatian dan pengaturan tegas pemerintah untuk melarang praktik nominee dalam penguasaan tanah oleh WNA.
Co-Authors Bahy Frederick J. Eryansan Benediktus Peter Lay D.W. Rabawati Ferdinandus Lobo Ferdinandus Ngau Lobo Finsensius Samara Jessica Eunike Lauwoie Maria Fransiska Owa Da Santo Maria T.Geme Mariana Marines Hardiyanti Meze Marsianus Ampat Mericiana Yulita Fin Tae Nurwijayanti Paulinus Rolansa Dawa Redemtus Deferento Paldo Pone Stefanus Don Rade Vinsensius Falo Yohanes Arman