Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Setyaningrum, Nadia Rizqa
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Relevansi Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN Ginting, Wina Br; Prabowo, Anisa; Wibowo, Fiana Suryaningtyas; Setyaningrum, Nadia Rizqa; Gusthomi, Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3265

Abstract

Asas checks and balances merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjamin pembagian, pengawasan, serta keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Prinsip ini berfungsi mencegah penyalahgunaan wewenang oleh satu lembaga melalui mekanisme saling mengontrol dan mengimbangi. Dalam konteks peradilan administrasi, asas ini berkaitan erat dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji legalitas keputusan atau tindakan lembaga serta pejabat administrasi negara. PTUN berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memastikan setiap keputusan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Permasalahan muncul ketika keputusan yang bersifat politik atau prerogatif konstitusional dipersoalkan melalui mekanisme peradilan administrasi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan PTUN dalam menguji keputusan lembaga negara, mengingat tidak semua keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Artikel ini bertujuan menelaah relevansi penerapan asas checks and balances terhadap kewenangan PTUN serta menilai implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penerapan prinsip checks and balances. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas ini dalam kewenangan PTUN berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas administrasi pemerintahan tanpa menggeser batas konstitusional antar cabang kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai pengendali legalitas tindakan pemerintahan, tetapi juga penjaga keseimbangan kekuasaan dan pelindung hak warga negara dalam sistem negara hukum demokratis yang menjunjung supremasi hukum serta keadilan social
Disinformasi dan Hoaks di Media Sosial: Tantangan Etika Hukum dan Media Sosial Azzahra, Hajar Auliya; Wibowo, Fiana Suryaningtyas; Setyaningrum, Nadia Rizqa; Zakiyyati, Keysya Aurelia Putri; Kamal, Ubaidillah Rizqa
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 1.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rise of social media in the digital era has transformed communication patterns in Indonesian society but also brought significant challenges, particularly the spread of fake news and disinformation. This study analyzes the ethical and legal challenges in addressing fake news on social media and evaluates the effectiveness of Indonesia’s positive law. Using a normative juridical method, the research examines relevant laws, literature, and legal cases. Findings reveal that fake news has broad impacts, such as public confusion, panic, loss of trust in authorities, data falsification, and threats to social, political, and economic stability. The Fear of Missing Out (FOMO) phenomenon on social media also contributes to harmful behaviors like spreading hoaxes, hate speech, and cyberbullying. While legal instruments such as the ITE Law, the Criminal Code, and Law No. 1 of 1946 provide sanctions, enforcement faces challenges including difficulties in proving criminal intent, perpetrator anonymity, and ambiguous legal interpretations. The study highlights the need for synergy among fair law enforcement, enhanced digital literacy, and ethical communication practices. A collaborative effort involving the government, digital platforms, educational institutions, and society is essential to counter the negative impacts of hoaxes and foster a healthier digital information environment.
Co-Authors Azzahra, Hajar Auliya Ginting, Wina Br Gusthomi, Imam Kamal, Ubaidillah Rizqa Prabowo, Anisa Wibowo, Fiana Suryaningtyas Zakiyyati, Keysya Aurelia Putri