Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Wibowo, Fiana Suryaningtyas
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Junita, Putri; Hilal, Cut Anastasia Nurul; Wibowo, Fiana Suryaningtyas; Azzahra, Hajar Auliya
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 2 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i2.6216

Abstract

Controlling environmental damage due to development is an important issue in the context of the constitutionalism of the Indonesian legal system. With the rapid development, the principles of environmental sustainability are often ignored, resulting in ecosystem degradation and a decrease in the quality of life. From a constitutional point of view, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia places environmental protection as part of human rights and state responsibility. This article examines various legal and policy instruments used in the Indonesian legal system to control environmental damage, including the role of the Constitutional Court in enforcing environmental protection. Furthermore, this analysis highlights the challenges in implementing environmental policies and provides recommendations for strengthening legal enforcement mechanisms to achieve sustainable development. The research method we will use is a normative legal method which we take from literature data and then summarize. In this discussion we has contained information about what kind of development in Indonesia is based on constitutional provisions.
Relevansi Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN Ginting, Wina Br; Prabowo, Anisa; Wibowo, Fiana Suryaningtyas; Setyaningrum, Nadia Rizqa; Gusthomi, Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3265

Abstract

Asas checks and balances merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjamin pembagian, pengawasan, serta keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Prinsip ini berfungsi mencegah penyalahgunaan wewenang oleh satu lembaga melalui mekanisme saling mengontrol dan mengimbangi. Dalam konteks peradilan administrasi, asas ini berkaitan erat dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji legalitas keputusan atau tindakan lembaga serta pejabat administrasi negara. PTUN berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memastikan setiap keputusan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Permasalahan muncul ketika keputusan yang bersifat politik atau prerogatif konstitusional dipersoalkan melalui mekanisme peradilan administrasi. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan PTUN dalam menguji keputusan lembaga negara, mengingat tidak semua keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Artikel ini bertujuan menelaah relevansi penerapan asas checks and balances terhadap kewenangan PTUN serta menilai implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penerapan prinsip checks and balances. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas ini dalam kewenangan PTUN berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas administrasi pemerintahan tanpa menggeser batas konstitusional antar cabang kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai pengendali legalitas tindakan pemerintahan, tetapi juga penjaga keseimbangan kekuasaan dan pelindung hak warga negara dalam sistem negara hukum demokratis yang menjunjung supremasi hukum serta keadilan social
Co-Authors Azzahra, Hajar Auliya Ginting, Wina Br Gusthomi, Imam Hilal, Cut Anastasia Nurul Junita, Putri Prabowo, Anisa Setyaningrum, Nadia Rizqa