Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Zakiyyati, Keysya Aurelia Putri
Unknown Affiliation
Religion Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 650 K/Tun/2022 dalam Sengketa Pencabutan Izin Usaha PT. Tambang Mas Sangihe Arianti, Raras Santika; Anasthalia, Deva; Savana, Lintang; Zakiyyati, Keysya Aurelia Putri; Gusthomi, Moh. Imam
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3920

Abstract

Sengketa pencabutan izin usaha pertambangan PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) menjadi perhatian publik karena menyangkut legalitas tindakan administratif pemerintah, perlindungan lingkungan hidup, serta pemenuhan hak masyarakat di wilayah pulau kecil yang rentan secara ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650 K/TUN/2022 dan menelaah akibat hukumnya terhadap kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta status izin usaha PT TMS. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menguatkan putusan judex facti karena menemukan cacat prosedural yang signifikan dalam proses penerbitan izin. Cacat tersebut meliputi tidak dilibatkannya masyarakat terdampak dalam penyusunan AMDAL, tidak terpenuhinya persyaratan pengelolaan pulau kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta ketiadaan rekomendasi wajib dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam pertimbangannya, hakim menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan keadilan ekologis untuk menilai potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi di Pulau Sangihe. Implikasi hukum dari putusan ini adalah kewajiban bagi Kementerian ESDM untuk melakukan pemulihan administratif, memperbaiki mekanisme evaluasi izin, dan memperketat implementasi asas legalitas dalam seluruh proses perizinan tambang. Sementara itu, izin operasi PT TMS dinyatakan batal baik secara formal maupun substantif sehingga tidak dapat dipulihkan. Apabila PT TMS berniat melanjutkan kegiatan, perusahaan tersebut hanya dapat mengajukan permohonan perizinan baru melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Disinformasi dan Hoaks di Media Sosial: Tantangan Etika Hukum dan Media Sosial Azzahra, Hajar Auliya; Wibowo, Fiana Suryaningtyas; Setyaningrum, Nadia Rizqa; Zakiyyati, Keysya Aurelia Putri; Kamal, Ubaidillah Rizqa
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 12 No 1.A (2026): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rise of social media in the digital era has transformed communication patterns in Indonesian society but also brought significant challenges, particularly the spread of fake news and disinformation. This study analyzes the ethical and legal challenges in addressing fake news on social media and evaluates the effectiveness of Indonesia’s positive law. Using a normative juridical method, the research examines relevant laws, literature, and legal cases. Findings reveal that fake news has broad impacts, such as public confusion, panic, loss of trust in authorities, data falsification, and threats to social, political, and economic stability. The Fear of Missing Out (FOMO) phenomenon on social media also contributes to harmful behaviors like spreading hoaxes, hate speech, and cyberbullying. While legal instruments such as the ITE Law, the Criminal Code, and Law No. 1 of 1946 provide sanctions, enforcement faces challenges including difficulties in proving criminal intent, perpetrator anonymity, and ambiguous legal interpretations. The study highlights the need for synergy among fair law enforcement, enhanced digital literacy, and ethical communication practices. A collaborative effort involving the government, digital platforms, educational institutions, and society is essential to counter the negative impacts of hoaxes and foster a healthier digital information environment.
Co-Authors Anasthalia, Deva Arianti, Raras Santika Azzahra, Hajar Auliya Gusthomi, Moh. Imam Kamal, Ubaidillah Rizqa Savana, Lintang Setyaningrum, Nadia Rizqa Wibowo, Fiana Suryaningtyas