Bahri, Usman
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Kebijakan Moratorium Pemberian Izin Baru Di Sektor Perkebunan Terhadap Tata Kelola Lahan Di Provinsi Riau Bahri, Usman; Rianita, Dian; Zefron, Zefron; Muharni, Muharni; Zuhdi, Sulaiman
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 11 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2025.vol11(2).25509

Abstract

Moratorium terhadap izin baru di sektor perkebunan, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018, merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pengelolaan lahan dan tantangan ekologi yang timbul akibat perluasan perkebunan yang luas, terutama perkebunan kelapa sawit. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap tata kelola lahan di Provinsi Riau, wilayah yang dikenal memiliki kepadatan perkebunan kelapa sawit tertinggi di Indonesia. Metodologi kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mengumpulkan data melalui analisis dokumen, evaluasi kebijakan, dan tinjauan literatur ilmiah terkini. Hasil studi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moratorium terutama dipengaruhi oleh lima indikator kritis: kejelasan isi regulasi, tingkat sosialisasi regional, dukungan dari lembaga lokal, mekanisme pemantauan dan evaluasi, serta tingkat kepatuhan entitas bisnis terhadap larangan izin baru. Kebijakan ini telah secara efektif mengurangi beberapa aspek pertumbuhan perkebunan; namun, tantangan substansial tetap ada, termasuk ketidakkonsistenan regulasi, koordinasi antarlembaga yang tidak memadai, dan keterlibatan masyarakat lokal yang terbatas. Studi ini menyarankan bahwa kebijakan moratorium akan lebih efektif jika didukung oleh peningkatan kapasitas institusional, keterbukaan tata kelola, dan integrasi menyeluruh data izin lintas sektor.
COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BY PT PERTAMINA HULU ROKAN IN RIAU PROVINCE Bahri, Usman; Zuhdi, Sulaiman; Saputra, Trio
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v12i1.68107

Abstract

This study examines collaborative governance in the implementation of PT Pertamina Hulu Rokan’s (PHR) Corporate Social Responsibility (CSR) program in Riau Province. The study seeks to investigate the extent to which the dimensions of principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action are applied in the implementation of CSR. The study adopts a qualitative approach through the case study strategy. The data was collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and analysis of policy documents. The results show that the implementation of PHR’s CSR through collaborative governance is not yet optimal. Stakeholder engagement remains top-down and has not been supported by deliberative and participatory dialogue mechanisms. The dominance of corporations, low levels of trust, and limited transparency in the decision-making process also continue to weaken actors’ motivation. Also, the capacity for joint action has not developed well due to weak coordination structures, limited collaborative mechanisms, and the absence of a common information system to support the monitoring and evaluation of CSR programs. The findings of this study indicate that the implementation of PHR's CSR remains partial and administrative and is not fully integrated with community needs or the regional development agenda.