Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Journal of Citizenship
Masyahbandi, Rizki
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Digitalization of Public Services for Koperasi Merah Putih through E-Government: Platform MerahPutih.kop.id Fauzi, Erinda Alfiani; Rosmita; Sarmito; Sirait , Mahmudin; Fatimah, Haliza; Zulfauzan, Ricky; Ul'zikri, Ahmad Robi; Masyahbandi, Rizki; kahayanto, Edi; Panjika, Yunus Praja; Hutapea, Charles
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.749

Abstract

The Indonesian government, through Presidential Instruction Number 9 of 2025, has launched a program to establish 80,000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih supported by the digital platform https://merahputih.kop.id/ as an implementation of e-government in the community economic empowerment sector. This digital transformation aims to enhance transparency, accountability, and effectiveness in cooperative management throughout Indonesia through the utilization of information technology. This research is important for evaluating the readiness and effectiveness of e-government implementation in supporting the government's strategic program before its official launch on July 12, 2025. The study employs a literature review method with a qualitative descriptive approach and analyzes the platform based on Indrajit's (2006) theory of e-government implementation, which encompasses the dimensions of Support, Capacity, and Value. The research findings indicate that the MerahPutih.kop.id platform possesses very strong political and regulatory support, adequate technological infrastructure with self-declare features and a national dashboard, as well as the potential to deliver significant value in the form of enhanced transparency, administrative efficiency, and strengthening of people's economy. However, long-term success depends on the ability to overcome challenges related to the digital divide, digital literacy of rural communities, and platform management sustainability. This platform has the potential to become a successful e-government model for community economic empowerment if continuous improvements and long-term commitment from all stakeholders are undertaken.
Analisis Konseptual Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa Masyahbandi, Rizki
Journal of Citizenship Volume 5 Issue 1, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i1.685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis konseptual, penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk regulasi, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD memiliki peran yang sangat vital dalam pengawasan pengelolaan dana desa, yang mencakup tiga dimensi tahapan, yaitu pengawasan preventif pada tahap perencanaan APBDes, pengawasan konkuren pada tahap pelaksanaan, dan pengawasan retrospektif pada tahap pertanggungjawaban. Efektivitas pengawasan BPD dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti kualitas regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sinergitas dengan pemerintah desa, serta faktor-faktor penghambat seperti rendahnya kapasitas anggota, keterbatasan anggaran operasional, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui program pelatihan berkelanjutan, reformasi regulasi yang memberikan insentif memadai, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan, Pengelolaan Dana Desa, Undang-Undang Desa.
Co-Authors Fatimah, Haliza Fauzi, Erinda Alfiani Hutapea, Charles Kahayanto, Edi Panjika, Yunus Praja Rosmita Sarmito Sirait , Mahmudin Ul'zikri, Ahmad Robi