Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Tindak Pidana Penadahan Motor Curian Menurut Pandangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Cbn Ali, Irfdan Muiz; Maemunah , Maemunah; Muslih, Muslih
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3554

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pembeli sepeda motor hasil curian di Kabupaten Cirebon dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Fenomena penadahan sepeda motor curian merupakan bagian integral dari rantai kejahatan yang memerlukan pendekatan hukum komprehensif untuk memutus siklus kriminalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, didukung data dari studi pustaka, analisis undang-undang, dan literatur hukum Islam. Fokus analisis diarahkan pada perbandingan pengaturan dan penerapan hukum pidana positif Pasal 480 KUHP dengan konsep jinayah dalam hukum pidana Islam, khususnya kategori ta'zīr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban terhadap pembeli sepeda motor hasil curian dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan yang mensyaratkan unsur "mengetahui" atau "patut menduga" asal-usul barang. Pembeli yang tidak melakukan pengecekan dokumen kendaraan secara layak dapat dijerat karena kelalaiannya dianggap memenuhi unsur "patut menduga". Dalam hukum pidana Islam, meskipun penadahan tidak diatur eksplisit seperti dalam KUHP, perbuatan ini termasuk kategori ta'zīr dengan hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim. Implementasi penanganan kasus di Kabupaten Cirebon menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian unsur subjektif, minimnya kesadaran masyarakat dalam memeriksa legalitas kendaraan, dan lemahnya pengawasan pasar kendaraan bekas. Penelitian menyimpulkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif, dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan konteks sosial-budaya masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan formal dan informal, serta pentingnya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan
Community empowerment model through integrative social capacitation in the development of Bissoloro Tourism Village, Gowa Regency Marsuki, Nur Riswandy; Nursida, Andi; Maemunah , Maemunah
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 2 (2026): February 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i2.1537

Abstract

The development of tourism villages in Indonesia is still dominated by programmatic and top-down approaches, which often fail to build the independence and sustainability of village communities. This study aims to formulate a community empowerment model through Integrative Social Capacitation in the development of the Bissoloro Tourism Village, Gowa Regency. This study uses a qualitative approach with a case study design, through data collection techniques in the form of participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies involving community actors, tourism village managers, village governments, and related stakeholders. The results show that the reconstruction of sustainable tourism villages is a long-term social process involving five main stages: (1) community social mapping, (2) construction of collective identity narratives based on local potential, (3) strengthening community capacity, (4) participatory institutionalization through village institutions, and (5) transformation of community meaning towards tourism villages. This process positions the community as the main actor who not only participates technically, but is also able to interpret and manage local potential reflectively and sustainably. This study recommends the Integrative Social Capacitation approach as a community empowerment strategy that connects social, cultural, economic, and institutional dimensions within a cross-sectoral and multi-actor collaboration framework. This model contributes to the development of rural sociological studies by offering a conceptual framework for community empowerment that is adaptive and oriented towards the sustainability of tourist villages.