Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Emi Yasir
Unknown Affiliation
Religion Arts Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Imum Gampong dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Emi Yasir
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 1 (2024): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/aq44bm39

Abstract

Perceraian merupakan masalah sosial yang berdampak luas pada individu, keluarga, dan masyarakat. Di Aceh, yang memiliki otonomi khusus dan menerapkan syariat Islam, lembaga adat Gampong memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa, termasuk perselisihan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kewenangan yuridis Imum Gampong dalam menanggulangi perceraian di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, serta mengkaji kekuatan hukum putusan yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imum Gampong memiliki landasan hukum yang kuat melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Nomor 10 Tahun 2008 untuk bertindak sebagai mediator dalam sengketa rumah tangga. Proses penyelesaiannya mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan melibatkan berbagai tokoh adat seperti Keuchik, Tuha Peut, dan Imum Meunasah. Putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat dalam lingkup adat serta dapat dijadikan alat bukti di peradilan formal, meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Disimpulkan bahwa peran Imum Gampong efektif sebagai benteng pertama pencegahan perceraian melalui pendekatan kekeluargaan dan adat, namun koordinasi dengan Mahkamah Syar'iyah tetap diperlukan untuk hal-hak yang memerlukan pengakuan formal negara.
Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Perspektif Ulama Dayah Aceh: Analisis terhadap Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 Emi Yasir
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2025): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/r1wv7182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama dayah di Aceh terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana para ulama memandang batas usia 19 tahun sebagai syarat sah perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, serta relevansinya dengan konsep baligh dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan sejumlah ulama dayah di Kecamatan Trienggadeng, Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ulama dayah berpendapat bahwa ukuran baligh tidak ditentukan oleh usia tetapi oleh tanda-tanda kedewasaan biologis seperti mimpi basah dan haid. Namun demikian, mereka tidak menolak ketentuan undang-undang selama bertujuan untuk kemaslahatan, khususnya dalam mencegah pernikahan dini dan menjaga kesehatan reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia agar selaras dengan maqasid al-syari‘ah dalam konteks modernisasi hukum nasional.
Co-Authors