Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Aryadi Almau Dudy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Ketidakpastian Hukum Lembaga Jaminan Fidusia dalam Perspektif Kreditur yang Beritikad Baik di Indonesia Umami, Allan Mustafa; Aryadi Almau Dudy
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Security Institution is a means to provide legal protection for creditors in order to obtain debt repayment from debtors. Fiduciary Guarantee is a material guarantee in the form of movable and immovable objects that are not included in the objects of Mortgage and Mortgage. Fiduciary guarantees are characterised by the transfer of ownership rights from the fiduciary grantor to the fiduciary recipient. The control of the object of fiduciary guarantee is vested in the fiduciary. Law No. 42/1999 on Fiduciary Guarantee grants preferential rights. The fiduciary beneficiary also has the right to execute the object of the fiduciary guarantee if the debtor defaults. Starting from the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 which interprets Article 15 of Law Number 42 of 1999 that if the debtor defaults, the creditor has no right without a court decision to execute the object of fiduciary security. The problem in this research is what causes legal uncertainty of fiduciary security institutions in Indonesia in the perspective of good faith creditors? The result of this research is the cause of legal uncertainty is the implementation in the field is not in accordance with Law Number 42 Year 1999. The decision of the Constitutional Court (MK) Number 18 / PUU-XVII / 2019 further complicates good faith creditors to obtain rights in the form of returning their debts from debtors.
Efektivitas Program Rehabilitasi dalam Penanggulangan Pengulangan Rindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kelas IIA Lombok Barat) Debi Yanti; Aryadi Almau Dudy
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v2i2.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika di Lapas kelas IIA Lombok Barat, serta untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika di Lapas kelas IIA Lombok Barat. Adapun rumusan masalah yang diteliti, pertama bagaimana efektivitas program rehabilitasi dalam penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. Kedua bagaimana hambatan yang di hadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Aprroach), pendekatan konseptual (Conseptual Aprroach), dan pendekatan sosiologis (Sociological Approach). Hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika di LAPAS Kelas IIA Lombok Barat dilaksanakan melalui program terapi fisik, psikososial, spiritual, konseling, dan pelatihan vokasional. Tujuannya adalah mengembalikan kesehatan warga binaan dari ketergantungan narkotika. LAPAS bekerja sama dengan BNN dan menyediakan petugas konselor dan instruktur. Hasilnya menunjukkan rehabilitasi telah efektif, namun perlu peningkatan dalam pembinaan keagamaan. Kemudian Pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat menghadapi beberapa hambatan, antara lain kekurangan konselor, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta keterbatasan anggaran dari pemerintah yang menyebabkan tidak semua warga binaan dapat direhabilitasi.
DALUWARSA DAN LEGALISASI IMPUNITAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA : Statute of Limitation and Legalization of Impunity in The Crime of Sexual Violence in Indonesia Ahwan; Aryadi Almau Dudy
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.465

Abstract

Data statistik baik secara internasional maupun nasional telah menempatkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan serius. Dampak buruk bagi korban tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga menyerang ranah psikis dalam bentuk trauma yang berkepanjangan. Hal tersebut menciptakan kondisi di mana korban membutuhkan waktu yang lama atau bahkan sama sekali takut untuk melapor. Di sisi lain, karakter dari penegak hukum seperti kepolisian yang masih diliputi oleh mitos konvensional yang cenderung victim blaming menjadikan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual menghadapi tantangan yang serius. Lebih jauh, kompleksitas permasalahan tersebut juga harus berhadapan dengan ketentuan pembatasan waktu dalam pranata hukum daluwarsa. Dengan menggunakan penelitian doktrinal, artikel ini hendak menguraikan rasionalisasi penghapusan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Proposisi awal dari artikel ini menganggap daluwarsa sebagai instrumen yang melegalisasi impunitas dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual menjadikan korban takut untuk melapor. Hal ini secara signifikan berpengaruh terhadap periode waktu yang kemudian dibatasi oleh ketentuan daluwarsa. Selain aspek dampak, tulisan ini menggunakan undang-undang tentang Pengadilan HAM dan praktik penggunaan DNA sebagai dua faktor yang menjadi dasar rasional untuk menghapus ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. 
Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan China Nyi Ayu Najma Bulan Iskandar; Aryadi Almau Dudy
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i2.71

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi antara Indonesia dan China. Melalui pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum, penelitian ini mengeksplorasi perbedaan dalam penerapan sanksi pidana, kebijakan kriminal, serta komitmen politik kedua negara dalam pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan China sama-sama memiliki regulasi mengenai pidana mati dan hukuman berat bagi koruptor, implementasi di lapangan sangat berbeda. China cenderung lebih tegas dan konsisten dalam menindak pelaku korupsi, termasuk dengan penerapan hukuman mati, sementara di Indonesia masih terjadi kelemahan dalam eksekusi hukuman maksimal. Selain itu, sistem hukum China juga telah mengatur sanksi terhadap perusahaan swasta dan pemanfaatan jabatan oleh kerabat pejabat negara, hal yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memperkuat sistem hukum dengan menegaskan ancaman pidana, memperluas ruang lingkup hukum terhadap pelaku non-individu, dan memperbaiki celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.
Penyuluhan Kohabitasi Dalam Perspektif Islam Dan Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Setanggor Muaidy Yasin; Wahyunadi; Suheflihusnaini Ashady; Dina Amalya Putri; Aryadi Almau Dudy; Dewi Riskiani
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 9 No 2 (2026): April-Juni 2026
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jpmpi.v9i2.15455

Abstract

Counseling on cohabitation from the perspectives of Islam and local culture plays an important role in supporting sustainable tourism in Setanggor Village. This activity was carried out through a legal counseling method involving village officials, community leaders, religious leaders, traditional leaders, and tourism stakeholders within the community. The counseling was conducted using persuasive and participatory approaches to enhance public understanding of the importance of maintaining religious norms, customs, and local cultural identity amid the development of modern tourism. The results showed that the counseling method was quite effective in building public legal awareness, enabling the community to maintain a balance between tourism development and the preservation of Islamic values and the local culture of the Sasak community.
Co-Authors Ahwan Debi Yanti Dewi Riskiani Dina Amalya Putri MUAIDY YASIN, MUAIDY Nyi Ayu Najma Bulan Iskandar Suheflihusnaini Ashady Umami, Allan Mustafa wahyunadi