Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Abdi Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Umami, Allan Mustafa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Fidusia Atas Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun di Indonesia Umami, Allan Mustafa; Alwajdi, Muhammad Farid
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.128

Abstract

Notaris adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh undang-undang dan selama kewenangan itu tidak dilimpahkan kepada pejabat yang lainnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang dimiliki Notaris tersebut mempunyai dampak hukum bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berhak untuk membuat akta otentik berbagai macam perjanjian yang juga termasuk ditentukan dalam undang-undang harus dibuat dengan akta Notaris. Kewenangan Notaris juga termasuk di dalamnya membuat akta jaminan fidusia. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa akta jaminan fidusia dibuat oleh Notaris dengan bahasa Indonesia. Surat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) satuan rumah susun memang jarang digunakan karena tidak banyaknya permintaan dari masyarakat untuk pembuatan akta ini dan juga proses yang mungkin tidak biasa dilakukan oleh Notaris sendiri karena minimnya pengetahuan tentang kewenangan Notaris yang satu ini. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia SKBG di Indonesia? 2. Bagaimanakah SKBG sebagai objek jaminan fidusia bila dibandingkan dengan Surat Kepemilikan atas Satuan Rumah Susun yang menjadi Objek Hak Tanggungan? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekundernya berasal dari doktrin ahli hukum yang bersumber dari buku, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hal berkaitan dengan jaminan tanah dan bangunan tunduk terhadap lembaga hak tanggungan, tetapi juga terdapat peran dari lembaga fidusia. Surat Kepemilikan Bangunan Gedung pada apartemen atau rumah susun dapat dijaminkan dengan dibebankan jaminan fidusia. Peran pembuatan jaminan fidusia adalah kewenangan dari Notaris. Produk dari jaminan fidusia harus didaftarkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia karena apabila tidak didaftarkan maka jaminan itu tidak dapat mengikat dan dianggap belum lahir jaminan fidusia tersebut.
Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan : (Study Kasus di Desa Aiq Beriq Kabupaten Lombok Tengah) Al Qindy, Fitria Hikmatiar; Umami, Allan Mustafa; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.208

Abstract

Pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika sejak zaman kolonial hingga saat ini. Salah satu respons pemerintah terhadap tantangan tersebut adalah melalui program Percepatan Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia saat ini adalah menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan yang mendukung ekonomi rakyat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan. Perubahan paradigma pembangunan kehutanan dari “hutan untuk negara” menjadi “hutan untuk rakyat” telah menjadi prioritas. Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk implementasi dari perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Program ini memberikan akses dan hak pengelolaan kepada masyarakat terkait klaim mereka dalam penguasaan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 terkait Hutan Kemasyarakatan di Desa Aiq Beriq, Kabupaten Lombok Tengah. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi juga akan dianalisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, deduktif, dan induktif. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program perhutanan sosial terkait Hutan Kemasyarakatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.
Perlindungan Hukum Perusahaan Modal Ventura Akibat Kerugian Usaha Perusahaan Pasangan Usaha Di Masa Pandemi Covid-19 Umami, Allan Mustafa; Zaenal Arifin Dilaga
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.212

Abstract

Perlindungan Hukum Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia masih belum maksimal. Ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan modal ventura masih terkesan tidak tegas karena perbedaan definisi model usaha PMV antara Peraturan Pemerintah dengan peraturan pelaksananya. Kekurangan dari segi perlindungan hukum tersebut juga menjadi soal ketika usaha modal ventura yang rapuh secara hukum harus dipertemukan dengan lemasnya perekonomian akibat pandemi coronae viruses disease 2019 (covid 19). Covid 19 melanda seluruh dunia yang mengakibatkan banyak kerugian pada perusahaan-perusahaan tidak terkecuali Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang berada di Indonesia. Kerugian usaha PPU tersebut menyebabkan rentannya posisi PMV sebagai pemodal usaha PPU apabila usaha yang didanai PMV tersebut mengalami kerugian. Rumusan masalah pada tulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan PMV terhadap kerugian usaha PPU di masa pandemi covid 19 di Indonesia? Bagaimanakah konsep perlindugan PMV di Indonesia ke depan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan PMV terhadap kerugian usaha PPU pada masa pandemi covid 19 di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan PMV di Indonesia ke depan. Hipotesis dari penelitian ini adalah perlindungan PMV masih belum maksimal karena kurang jelasnya aturan mengenai modal ventura di Indonesia dan perlunya kepastian hukum serta jaminan dalam pelaksanaan usaha modal ventura di Indonesia.
The Use of Buzzers by Political Parties Which Result in Black Campaign Practices in Indonesia Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5853

Abstract

Buzzers are known as an effective marketing tool to sell a product. With the development of information technology, the use of buzzers is no longer limited to marketing products. Buzzers in Indonesia are now also used as a campaign tool by political parties. Unfortunately, many political parties' use of buzzers on social media is indicated as leading to black campaigns. The Black Campaign is a campaign to vilify political opponents whose truth cannot be justified. Political parties have a very important role in Indonesia, namely as a means or participant in elections, whether for the Presidential election, central or regional People's Representative Council, regional head elections. Political parties that are given status as election participants must continue to carry out their activities by prioritizing the spirit of Indonesian unity. Political parties do not just gather sympathizers or cadres for the sole purpose of power. Political Parties must be responsible for producing leaders and sympathizers who have character and act in the interests of the nation and state, in particular maintaining the unity of Indonesia by continuing to maintain brotherhood between tribes, religions and sects in Indonesia. Political parties are prohibited from carrying out black campaigns because black campaigns can cause social tension due to the spread of unfounded information and lead to forming hatred towards political opponents. The formulation of the research problem is: How does the law on the use of buzzers by political parties result in the practice of black campaigns in Indonesia? The purpose of this research is to find out how the law on the use of buzzers by political parties has resulted in the practice of black campaigns in Indonesia. The research method used is normative research. This research is based on primary and secondary research. Primary research is research that is based on statutory regulations, while secondary research is based on theories from experts sourced from books and journals. The results of this research are that political parties have an important role in maintaining unity in Indonesia and must use campaign tools in accordance with statutory regulations.
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG Umami, Allan Mustafa; Qindy, Fatria Hikmatiar Al
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4946

Abstract

       Perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat layaknya undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian dapat mengalami kerusakan saat terdapat cacat kehendak dari para pihak. Cacat kehendak tersebut terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian kehendak ataupun tipu muslihat dan keadaan yang menurut undang-undang dalam proses dibuatnya perjanjian. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG menerangkan kasus antara PT PT Istana Niaga Pratama sebagai Penggugat melawan Wildan Purnaditto sebagai tergugat. PT Istana Niaga Pratama menganggar Wildan Purnaditto melakukan wanprestasi, sedangkan Pihak Wildan Purnaditto menganggap perjanjian yang dibuat dengan PT Istana Niaga Pratama terdapat unsur cacat kehendak di dalamnya sehingga meminta untuk membatalkan perjanjian. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah 1. Apa dasar hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG? 2. bagaiamanakah kekuatan hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG dan kekuatan hukum perjanjian PT Istana Niaga Pratama dengan Wildan Purnaditto berdasarkan putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 548/Pdt/2017/PT SMG. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan hukum normatif yang menggunakan data kepustakaan dalam melakukan analisa dan mendapatkan hadil penelitian.
Monopoly Practices of the Private Television Industry in Indonesia Umami, Allan Mustafa; Fathoni, Lalu Achmad
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6727

Abstract

Berkembangnya industry televisi swasta menjadi kesatuan ekonomi berbentuk perusahaan grup berakibat perlunya tafsiran hukum baru dalam wilayah hukum perseroan terbatas, hukum penyiaran dan hukum anti monopoli. Media Nusantara Citra (MNC) grup sebagai perusahaan induk televisi swasta RCTI, Global TV, MNC TV membentuk ketiga perusahaan tersebut dengan mengakuisisi sahamnya. Kepemilikan MNC grup atas tiga perusahaan itu bila didasarkan pengambilan saham dengan akuisisi dimaknai Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai usaha untuk melakukan pengendalian, sedangkan dalam Undang-Undang Penyiaran kepemilikan silang dibatasi dan menurut Undang-Undang Anti Monopoli dilarang untuk melakukan kepemilikan saham yang berakibat pada terjadinya monopoli. Kemuadian dalam lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang tafsiran Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli terhadap kepemilikan saham, dilarang untuk melakukan pengendalian terhadap dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Rumusan masalah penelitian ini adalah Mengapa terjadi praktek monopoli industri televisi swasta di Indonesia? Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadinya monopoli industri televisi swasta dikarenakan terbukanya peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan monopoli. Saran saya agar Komisi Penyiaran Indonesia hendaknya menyikapi monopoli industri televisi di Indonesia dengan tegas agar tidak ada penyalahgunaan televisi swasta oleh sekelompok orang.  
Counseling on the Ptsl (Complete Systematic Land Registration) Program in Central Kalijaga Village, Aikmel District, East Lombok Regency Umami, Allan Mustafa; Al Qindy, Fatria Hikmatiar; Satriawan, Hera Alvina; Wahyuddin, Wahyuddin
Abdi Masyarakat Vol 6, No 1 (2024): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v6i1.6860

Abstract

 The majority of the people of Central Kalijaga Village work in the agricultural sector, where each head of the family owns/or controls agricultural land with varying areas, ranging from 500 M2 to 2000 M2. Based on data, there are 590 community members with a total area of 117,400 M2 (11.74 Ha). The total area referred to has not yet been registered for rights. Meanwhile, there are only 367 community members who have registered land objects that they obtained by inheritance, gift, will and sale and purchase with a total area of 10,665 M2 (1.0665 Ha). Based on the data, the achievement of land rights registration carried out by members of the Central Kalijaga Village community on land rights objects under their control has only reached 10%. There are still 90% of land rights objects whose rights have not been registered. For this reason, in order to realize guaranteed certainty of land, rights owned by members of the community, including the status of the land, the basis for obtaining land rights, who has rights to the land and third parties who are burdened. In such a situation, public awareness and knowledge will increase about the importance of registering land rights through a complete systematic land registration program (PTSL. The formulation of the problem in this research is 1. How is the PTSL (Complete Systematic Land Registration) Program implemented in Kalijaga Tengah Village, Aikmel District, Regency East Lombok? The aim of this research is to determine the implementation of the PTSL (Complete Systematic Land Registration) Program in Central Kalijaga Village, Aikmel District, East Lombok Regency. This research method uses empirical legal research methods. One of the land registration processes in Indonesia is through the complete systematic land registration program (PTSL).     
Execution of Fiduciary Guarantees Post Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 According to Legal Justice Theory Umami, Allan Mustafa; Alwajdi, Muhammad Farid
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 9, No 2 (2024): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jupe.v9i2.6845

Abstract

Execution of fiduciary guarantees is a right for creditors holding fiduciary guarantees. The condition for a creditor to be able to execute a fiduciary guarantee is that the breach of promise of the debtor providing the fiduciary guarantee is fulfilled. According to Article 19 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (Fiduciary Law), creditors can execute objects that become fiduciary collateral if the debtor providing the fiduciary guarantee defaults. However, the creditor's rights above are not in accordance with other regulations because execution cannot simply be carried out. To carry out execution, the creditor must submit an application to the District Court. It should be understood that the birth of this fiduciary guarantee is to streamline the economic system, namely to make it easier for people to obtain financing for the purchase of movable objects without having to place the objects purchased as collateral in a financing institution. The debtor can still use the movable object in the hope that it will be used to improve the debtor's economy. This reality in the field is also confirmed by the decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 which interprets Article 15 of the Fiduciary Law which essentially states that the execution of fiduciary guarantees must carry out a request for execution in the District Court. The formulation of the problem in this research is 1. What is the law on voluntary execution of fiduciary guarantees in Indonesia? 2. What is the impact of the Constitutional Court (MK) decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the protection of creditors holding fiduciary guarantees according to the theory of legal justice? This legal research method is normative legal research using a statutory regulation approach. The result of this research is the implementation of post-judgment fiduciary guarantee executionMK No.18/PUU-XVII/2019 has not provided legal certainty that provides justice because there are still differences in interpretation regarding fiduciary guarantees. 
Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan Alvina Satriawan, Hera; Umami, Allan Mustafa; Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Wahyuddin, Wahyuddin
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6463

Abstract

Tujuan peneltian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengetahui gambaran administrasi perizinan izin pemanfataan hutan kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan. Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rayat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai optimalisasi peran pemerintah Desa dalam Perencanaan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan serta gambaran administri pengajuan perencanaan perizinan Hutan Kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris dan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.
Regulation of Customary Law Communities' Ulayat Rights in Indonesia Umami, Allan Mustafa; Alqindy, Fatria Hikmatiar
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 1 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i1.8467

Abstract

Customary law community customary rights are the right to manage customary land. Customary land is land that is occupied, managed, passed down from each generation of customary law communities who have a connection to the realm of spirituality. Customary land is very important, not only valuable materially, but non-materially or in terms of spiritual relationships. The existence of customary rights is recognized by the highest regulations in Indonesia, however, in lower regulations, customary rights must obey and submit to government rules and policies. Since the promulgation of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) it should be the basis for recognizing customary rights. The provisions of the articles in the UUPA do not regulate in detail regarding customary rights, resulting in the dynamic formation of legislation in the land sector and related matters. The formulation of the problem in this research is how are the customary law communities' customary rights regulated in Indonesia? The research method used in this research is normative legal research, namely a statutory approach and a conceptual approach.
Co-Authors Al Qindy, Fitria Hikmatiar Alqindy, Fatria Hikmatiar Alvina Satriawan, Hera Alwajdi, Muhammad Farid Fatria Hikmatiar Al Qindy Hikmatiar Al Qindy, Fatria Lalu Achmad Fathoni Qindy, Fatria Hikmatiar Al Satriawan, Hera Alvina Subadi, Eka Jaya Wahyuddin Wahyuddin Wahyuddin Zaenal Arifin Dilaga