Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS WAKTU DAN BIAYA PROYEK PENINGKATAN JALAN TGK. MUDA LAMUKTA LHOKSEUMAWE DENGAN METODE EARNED VALUE Fauzan, Roni; Munardy, Munardy; Miswar, Khairul
Jurnal Sipil Sains Terapan Vol 5, No 01 (2022): JURNAL SIPIL SAINS TERAPAN
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeterlambatan proyek berakibat pada terjadinya penyimpangan kinerja waktu dan biaya. Keterlambatan terjadi akibat penggunaan material yang boros dan tenaga kerja yang kurang terampil. Proyek Peningkatan Jalan Tgk. Muda Lamkuta Lhokseumawe mengalami keterlambatan pada minggu ke-7 yang apabila tidak segera diantisipasi maka akan terjadi penyimpangan kinerja waktu dan biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyimpangan kinerja waktu dan biaya penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan pada minggu ke-7 yang telah digunakan pada proyek Peningkatan Jalan Tgk. Muda Lamkuta Lhokseumawe. Metode yang digunakan berupa konsep nilai hasil (earned value) mengkaji kecenderungan varian jadwal dan varian biaya pada suatu periode selama proyek berlangsung. Hasil perhitungan dan analisis terhadap penyimpangan kinerja waktu dan biaya yang telah dilakukan dengan metode earned value dari segi indikator kinerja jadwal proyek sampai dengan minggu ke-7 didapat nilai Schedule Variance (SV) bernilai negatif sebesar- Rp. 310.585.260,84 dengan indeks kinerja jadwal (SPI) 1 sehingga dari perhitungan Estimated Completion Date (ECD) diperkirakan waktu penyelesaian proyek mengalami keterlambatan sebesar 23% dari waktu 16 minggu menjadi 20 minggu. Hasil perhitungan dan analisis dari segi indikator kinerja biaya proyek sampai dengan minggu ke-7 didapat nilai Cost Variance (CV) bernilai negatif sebesar - Rp. 75.525.362,06 dengan indeks kinerja biaya (CPI) 1 sehingga  dari perhitungan Estimated At Completion (EAC) diperkirakan biaya penyelesaian proyek mengalami pertambahan biaya sebesar 10% dari anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 2.915.600.000,00 bertambah menjadi Rp. 3.207.160.000,00. Dapat disimpulkan bahwa jika irama kerja tidak berubah dan tidak ada upaya untuk memperbaiki kinerja, maka dapat diramalkan bahwa proyek akan mengalami Schedule Overrun dari segi waktu dan Cost Overrun dari segi biaya. Kata Kunci : Penyimpangan, Waktu, Biaya, Earned Value 
Peran Badan Pertanahan Nasional Bantul dalam Mengatasi Masalah Tumpang Tindih Sertifikat Tanah di Bantul Bilya, Aisyiyah Fauzul Salsa; Fauzan, Roni; Pambudi, Rinaldi Ravelino Wahyu; Wibowo, Nirmala Rahmayanti; Satriawan, Dheo; Nugroho, Slamet Nurhadi; Nganggu, Geralt Aridya Umbu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4723

Abstract

Permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah masih sering terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantul yang memiliki dinamika pertanahan yang kompleks. Sertifikat tanah yang seharusnya berfungsi sebagai alat bukti hak yang kuat justru menjadi sumber sengketa akibat kelemahan administrasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah serta peran Badan Pertanahan Nasional Bantul dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat tanah dipengaruhi oleh faktor hukum dan nonhukum, baik dari internal Badan Pertanahan Nasional maupun dari masyarakat. Badan Pertanahan Nasional Bantul berperan dalam penanganan dan pencegahan sertifikat ganda melalui mekanisme verifikasi data, mediasi sengketa, pembatalan atau perbaikan sertifikat yang cacat administratif, serta pembenahan sistem pendaftaran dan pemetaan tanah. Peran tersebut sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.