Imroatus Sholikah, Dwi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI HUKUM UNCLOS 1982 TERHADAP SENGKETA LAUT CINA SELATAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Wahyu Kristanto, Aris; Imroatus Sholikah, Dwi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.3946-3960

Abstract

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982 merupakan instrumen hukum internasional utama yang mengatur rezim kelautan global, termasuk hak dan kewajiban negara pantai terhadap wilayah lautnya. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan salah satu permasalahan paling kompleks di kawasan Asia Tenggara karena melibatkan klaim kedaulatan dan hak berdaulat yang tumpang tindih antara Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum UNCLOS 1982 terhadap klaim kedaulatan dan hak berdaulat di kawasan Laut Cina Selatan serta menilai sejauh mana UNCLOS mampu berperan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan UNCLOS 1982, putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 dalam perkara Philippines v. China, serta dokumen hukum internasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS telah menetapkan kerangka hukum yang jelas mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen, pelaksanaannya di Laut Cina Selatan masih menghadapi hambatan karena adanya klaim historis “nine-dash line” Tiongkok yang bertentangan dengan prinsip-prinsip UNCLOS. Selain itu, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang bersifat memaksa dalam sistem hukum internasional menjadi faktor penghambat penerapan putusan arbitrase. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama regional melalui ASEAN dan komitmen politik antarnegara untuk memperkuat implementasi hukum laut internasional guna mewujudkan stabilitas dan perdamaian di kawasan.  
PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA TERHADAP PENGGUNAAN DRONE TEMPUR DAN SISTEM SENJATA BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE Richoawan, Ismed; Darmawan, Galih; Imroatus Sholikah, Dwi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 2 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i2.2026.497-510

Abstract

Perkembangan pesat teknologi militer modern, khususnya penggunaan drone tempur dan senjata berbasis kecerdasan buatan, telah mengubah secara fundamental karakter konflik bersenjata kontemporer. Perubahan ini membawa implikasi serius terhadap perlindungan warga sipil, yang semakin terekspos sebagai kelompok paling rentan dalam peperangan modern. Meskipun Hukum Humaniter Internasional (HHI) telah menetapkan prinsip-prinsip perlindungan warga sipil, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait sejauh mana prinsip-prinsip tersebut mampu diterapkan secara efektif dalam konteks penggunaan senjata berbasis teknologi canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kemanusiaan penggunaan senjata modern terhadap warga sipil serta menilai relevansi dan kecukupan prinsip-prinsip HHI dalam menghadapi tantangan perang modern. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan regulatif, melalui analisis terhadap perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, laporan ICRC dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta literatur akademik bereputasi internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi militer modern berkontribusi terhadap meningkatnya korban sipil akibat salah identifikasi sasaran, penderitaan psikologis yang berkepanjangan, kerusakan infrastruktur sipil vital, pengungsian paksa, serta dampak jangka panjang terhadap generasi mendatang dan lingkungan hidup. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa penguatan ?penerapan prinsip kehati-hatian, kontrol manusia yang bermakna, dan mekanisme akuntabilitas hukum yang jelas, kemajuan teknologi militer justru berpotensi menggerus nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar HHI. Oleh karena itu, perlindungan warga sipil harus tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan penggunaan teknologi persenjataan modern.