Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Winduartha Susmanto, Yohanes Chaniago
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PELELANGAN ASET DI BAWAH NILAI PASAR Winduartha Susmanto, Yohanes Chaniago; Pulung Sari, Retno Dewi; Hermawan, Ariyanto
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75700

Abstract

Pelelangan aset debitur oleh bank pada dasarnya dimaksudkan sebagai solusi penyelesaian kredit bermasalah yang adil, transparan, dan proporsional. Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan pelelangan di bawah nilai pasar yang merugikan debitur, seperti pada kasus Bank Jatim di Sidoarjo tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur serta berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak milik dan keadilan. Penelitian ini bertujuan menelaah perlindungan hukum bagi debitur dalam pelelangan aset di bawah nilai pasar dan menilai kesesuaiannya dengan asas keadilan dan kepatutan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber utama berasal dari KUHPerdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PMK Nomor 213/2020, dan POJK Nomor 22/2023, serta didukung literatur hukum, putusan pengadilan, dan studi kasus pelelangan di Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Penetapan harga limit tanpa appraisal independen, minimnya keterbukaan informasi kepada debitur, serta terbatasnya akses keberatan memperlihatkan dominasi bank sebagai kreditur. Situasi ini bertentangan dengan asas keadilan, kepatutan, dan akuntabilitas, sehingga pelelangan yang sah secara formal belum mencerminkan keadilan substantif. Penelitian merekomendasikan revisi PMK 213/2020 agar appraisal independen diwajibkan, hasil penilaian disampaikan kepada debitur, dan pengawasan KPKNL diperkuat guna mewujudkan pelelangan yang lebih adil dan transparan.
Co-Authors Hermawan, Ariyanto Pulung Sari, Retno Dewi