Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pembentukan Karakter Servant Leadership Penerima Beasiswa Yayasan Santo Martinus De Porres Pulung Sari, Retno Dewi; Syaputri, Martika Dini; Alandi, Hansen
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v7i1.13944

Abstract

Siswa yang mendapat beasiswa telah memiliki niat untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keinginan yang besar yang di fasilitasi oleh Yayasan Martin de Porres untuk dapat membantu siswa meraih setiap mimpi mereka. Namun terdapat kendala yang tidak dapat dipungkiri bahwa siswa tidak mudah beradaptasi dengan pola Pendidikan dan karakter yang dibutuhkan agar menjadi siswa yang berprestasi. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data, observasi, membuat program, melaksanakan program serta melakukan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan.Setelah program dijalankan selama 6 bulan ternyata belum didapatkan hasil yang signifikan untuk memperoleh karakter servant leadership. Para penerima beasiswa Yayasan Martin de Porres masih berkutat pada pencapaian self leadership yaitu pada disiplin. Sedangan kemajuan yang didapat adalah pengalaman berorganisasi dan penyelesaian masalah dalam kelompok, Untuk menekankan kedisiplinan perlu diberikan metode reward and punishment sehingga dapat menekan ketidakteraturan. Untuk rekomendasi kedepan, diperlukan adanya konsistensi para pendamping kegiatan sehingga dapat memberikan masukan atau solusi yang kurang lebih sama. Pendampingan minimal dilakukan 3 semester berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Yayasan Martin de Porres.
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA DEMONSTRAN KUDETA MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM) Fernando Tampubolon, Daud Mahaldi; Pulung Sari, Retno Dewi
UNES Law Review Vol. 4 No. 4 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i4.271

Abstract

The Myanmar coup repeated itself in 2020 after it occurred in 1990 when Suu Kyi won the general election for the head of government from the NLD party. Triggered military unrest in Myanmar and carried out a leadership coup again, and arrested Suu Kyi for indications of fraud committed when the election will hold. The incident started a demonstration by the community against the Dimyanmar anti-coup was create chaos in the state of Myanmar. There have been many rejections made by the people of Myanmar towards the military intervention carried out at this time. As a result of this refusal, the military did inhuman things, such as arresting and shooting at demonstrators who demonstrated with the gimmick of security measures. They indicate the gross human rights violations that the military is currently confirming. After all, it has committed arbitrary actions against the protester and never underestimated. Hundreds of people get shot, and many are still unknown because they become hostages. On this basis, it is necessary to carry out a comprehensive study of the events that have occurred when there are victims who have fallen. Considering that legally the right to express an opinion is a fundamental right recognized by the ICCPR and DUHAM as the vanguard of the UN's seriousness in carrying out the mandate of recognizing human rights as a right. nature that is recognized and upheld.)
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PELELANGAN ASET DI BAWAH NILAI PASAR Winduartha Susmanto, Yohanes Chaniago; Pulung Sari, Retno Dewi; Hermawan, Ariyanto
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v20i2.75700

Abstract

Pelelangan aset debitur oleh bank pada dasarnya dimaksudkan sebagai solusi penyelesaian kredit bermasalah yang adil, transparan, dan proporsional. Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan pelelangan di bawah nilai pasar yang merugikan debitur, seperti pada kasus Bank Jatim di Sidoarjo tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur serta berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak milik dan keadilan. Penelitian ini bertujuan menelaah perlindungan hukum bagi debitur dalam pelelangan aset di bawah nilai pasar dan menilai kesesuaiannya dengan asas keadilan dan kepatutan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber utama berasal dari KUHPerdata, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PMK Nomor 213/2020, dan POJK Nomor 22/2023, serta didukung literatur hukum, putusan pengadilan, dan studi kasus pelelangan di Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Penetapan harga limit tanpa appraisal independen, minimnya keterbukaan informasi kepada debitur, serta terbatasnya akses keberatan memperlihatkan dominasi bank sebagai kreditur. Situasi ini bertentangan dengan asas keadilan, kepatutan, dan akuntabilitas, sehingga pelelangan yang sah secara formal belum mencerminkan keadilan substantif. Penelitian merekomendasikan revisi PMK 213/2020 agar appraisal independen diwajibkan, hasil penilaian disampaikan kepada debitur, dan pengawasan KPKNL diperkuat guna mewujudkan pelelangan yang lebih adil dan transparan.