Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberatan Pidana Bagi Pejabat Yang Terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Follow Up Crime Oktavia, Stevanny; Elfina Lebrine Sahetapy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2395

Abstract

Setiap orang berpotensi menjadi pelaku kejahatan, termasuk pejabat. Kekuasaan sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, dan hasil tindak pidana kerap disamarkan melalui Tindak Pidana Pencucian Uang agar tampak legal. Sebagai penggerak pemerintahan, pejabat seharusnya menggunakan kewenangannya untuk kepentingan publik, bukan untuk kejahatan. Jika pejabat menyalahgunakan jabatan, hakim sepatutnya menjatuhkan pidana yang diperberat sesuai Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberatan pidana bagi pejabat yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai follow up crime. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan norma hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.  Hasil dari penelitian ini adalah pejabat yang terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai follow up crime dapat dikenakan pemberatan pidana karena jabatan yang diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Eksekusi Hipotek Kapal Tanpa Putusan Pengadilan: Studi Kasus PT Vs. Perbankan Indonesia Oktavia, Stevanny; Rahmadani Islami Putri
JURNAL MINUTA Vol. 8 No. 01 (2026): March 2026
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/minuta.v8i01.7629

Abstract

The execution of ship mortgage collateral must comply with applicable legal regulations to ensure legal certainty for both creditors and debtors. Ship mortgages are regulated under Law Number 17 of 2008 on Shipping, the Commercial Code, and other relevant regulations. Creditors have the right to execute the mortgaged ship if the debtor defaults, using the Grosse Akta Hipotek, which has the same executorial power as a court ruling. However, in practice, improper executions often occur, such as ship seizures without court authorization. This study examines the proper procedure for executing ship mortgage collateral under legal regulations and the legal protection available for debtors facing unlawful execution. The findings indicate that debtors have the right to retain ownership of the ship and can seek legal remedies in cases of violations. Furthermore, alternative dispute resolution mechanisms, such as mediation or arbitration, can be utilized to avoid prolonged litigation. The government also plays a crucial role in establishing clearer policies on ship mortgage execution to protect the interests of both parties. In conclusion, legal certainty in the execution of ship mortgage collateral can only be achieved through strict adherence to regulations, effective communication between debtors and creditors, and the utilization of available legal mechanisms to prevent misuse in the execution process.